Ada Kerugian Negara, Dewan Dorong Audit Dana BOS 2020

Yatim. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu mendorong kepada Bupati untuk melakukan audit khusus dalam pengelolaan keuangan tahun 2020 pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat catatan serta temuan BPK RI. Audit khusus bisa dilakukan oleh BPKP atau Inspektorat untuk menjadi dasar bagi pemerintah melakukan pembenahan sistem internal.

Temuan pada pengelolaan dana BOS juga dicurigai dimanfaatkan untuk kepentingan oknum pejabat dan politik saat Pilkada 2020 lalu. “Makanya saya minta kepada Bupati untuk memerintahkan Inspektur Inspektorat atau BPKP melakukan audit khusus terhadap temuan BPK dalam audit regulernya. Selain menjadi bahan bagi Bupati dalam menata birokrasi, juga agar Bupati tidak dimanfaatkan oknum pejabat yang merugikan daerah,” kata Yatim anggota Komisi 2 DPRD Dompu dari Partai Demokrat kepada Suara NTB, Rabu, 9 Juni 2021.

Iklan

Yatim juga mendorong khusus dilakukan audit pada pengelolaan dana BOS tahun 2020. Karena temuan BPK RI sebesar Rp.1,573 M dan harus dikembalikan itu cukup mencengangkan. Dana sebesar itu sejatinya banyak hal bisa dipake untuk pembangunan di sekolah, terutama pada peningkatan kapasitas guru menghadapi proses pembelajaran Daring di tengah pandemi Covid-19. Tapi jugstru digunakan untuk kepentingan di luar petunjuk teknis dana BOS.

 “Patut diduga, anggaran itu dipake sekolah untuk menyetor ke pejabat tertentu atau disalah gunakan untuk kepentingan politik saat Pilkada 2020 lalu. Dugaan ini patut dicurigai, karena dana BOS ini ada manajernya dan berkantor di Dinas Dikpora. Juga ada calon kepala daerah yang didukung penguasa saat itu,” ungkap Yatim.

Selain pengelolaan dana BOS, Yatim juga menyoroti soal adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak disetorkan ke kas daerah (Kasda) hingga akhir tahun anggaran dan baru terungkap ketika dilakukan audit. Ini mengindikasikan adanya niatan tidak baik kepada pengelola dan lemahnya pengawasan retribusi dari OPD terkait.

PAD merupakan gambaran kemandirian suatu daerah. PAD Dompu yang sangat terbatas ini kemudian diselewengkan, besar kemungkinan potensi – potensi lain yang belum tercatat juga menjadi bagian diselewengkan. Sehingga audit khusus terhadap PAD ini juga harus dilakukan agar Bupati dan wakil Bupati baru bisa mengetahui masalahnya, sehingga bisa mengatasinya untuk mencegah kebocoran PAD serta menambah sumber – sumber PAD bagi peningkatan pembangunan kedepan. “Untuk mencegah kebocoran PAD, pengawasan harus dilakukan secara komprehensif. Termasuk membuka ruang pengaduan bagi masyarakat bila ditemukan adanya indikasi penyelewengan,” harapnya. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional