995 Desa Bentuk Bank Sampah

0
Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari H. Ashari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Seluruh desa di NTB diwajibkan membentuk bank sampah untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023. Jumlah desa di NTB yang tersebar di delapan kabupaten sebanyak 995 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH menyatakan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah berkeliling menemui para bupati berkaitan dengan upaya mewujudkan NTB Zero Waste atau bebas sampah tahun 2023. Ashari mengatakan, para kepala daerah berkomitmen dan mendukung program zero waste.

‘’Semua desa diharuskan membentuk bank sampah tahun 2019 ini,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 20 Februari 2019 siang.

Bank sampah yang dibentuk masing-masing desa nantinya akan menjadi salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masing-masing desa diminta mengalokasikan Dana Desa (DD) sekitar Rp20 juta untuk pengadaan alat dan lainnya.

Menurut Ashari, ada dua keuntungan yang didapatkan dengan pembentukan bank sampah di masing-masing desa. Yakni keuntungan secara moril dan materiil. Secara moril, ada gerakan masyarakat hidup sehat, bebas dari sampah. Karena menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Untuk melaksanakan ibadah, maka lingkungan harus bersih.

Secara materiil, masyarakat akan mendapatkan uang dari hasil mengumpulkan dan memilah sampah. Dengan adanya bank sampah, maka sampah-sampah yang dikumpulkan oleh masing-masing rumah tangga akan dibeli bank sampah. Setiap kilogram sampah plastik akan dibeli seharga Rp2.000. ‘’Maka sampah akan menghasilkan berkah,’’ ujarnya.

Penggunaan DD, kata Ashari terdiri dari empat aspek. Yakni aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.

‘’Jadi ada intervensi dana desa kepada BUMDes. Paling Rp20 juta dari dana desa untuk bank sampah. Nanti digunakan untuk  membeli peralatannya, segala macam,’’ paparnya.

Saat ini, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini sedang disusun struktur kelembagaan bank sampah di tiap-tiap desa. Sehingga akan jelas peran masing-masing mulai dari rumah tangga sampai pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Berkaitan dengan koordinasi dengan Pemda kabupaten, Ashari menjelaskan pihaknya bersama Wagub telah berkeliling ke seluruh bupati. Termasuk mengumpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten.

‘’Semua punya komitmen dan mendukung. Kan mereka yang mendapatkan hasilnya,’’ tandasnya.

Tahun ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan DD  ke NTB  sebesar Rp1,181 triliun lebih. Dengan rincian Lombok Barat Rp155,6 miliar, Lombok Tengah Rp193,18 miliar, Lombok Timur Rp307,33 miliar. Kemudian Bima Rp185,62 miliar, Sumbawa Rp144,05 miliar, Dompu Rp70,79 miliar, Sumbawa Barat Rp60,41 miliar dan Lombok Utara Rp64,35 miliar. (nas)