98.356 Jiwa Terdampak, Kekeringan di NTB Meluas

Sejumlah petani menunjukkkan kondisi padi yang mengalami kekeringan di Orong Sawah Sanero 2 Marente, Kabupaten Sumbawa. (Suara NTB/ind)

Mataram (Suara NTB) – Sesuai perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kekeringan di NTB meluas ke sembilan kabupaten dan kota di NTB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan langkah  taktis dengan droping air bersih melibatkan instansi dan lembaga lain.

Data pekan kemarin, 98.356 jiwa terdampak kekeringan untuk Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa, sesuai data awal yang diterima BPBD Provinsi NTB. Awal pekan ini, daerah terdampak semakin luas, mencapai 549.011 jiwa setelah data masuk dari tujuh daerah lain. ‘’Ini sesuai data terbaru yang masuk dari sembilan sembilan daerah terdampak,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH, kepada Suara NTB, Senin, 1 Juli 2019.

Iklan

Rinciannya, daerah terdampak 16 kecamatan, dengan 298 desa/kelurahan. Dari jumlah itu, terbagi menjadi 137.959 kepala keluarga (KK) terdampak. Sehingga terakumulasi menjadi 98.356 jiwa yang terpapar kekeringan (lihat tabel).

‘’Jumlah ini akan terus bertambah karena data dari daerah akan terus masuk,’’ kata Khalik.

Jangka pendek, upaya penanggulangan kekeringan ini dengan droping air. Namun tahun ini akan dikerahkan kekuatan penuh, tidak hanya dari internal BPBD NTB dan kabupaten kota, tapi instansi lain.

Pihaknya menguatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota untuk memetakan wilayah dan memetakan sistem pendistribusian air bersih.  Ia juga akan berkoordinasi dengan Non Government Organization (NGO), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI  dan Polri,  serta Dinas Sosial. Masing-masing instansi dan lembaga itu diminta menyiapkan peralatan dan personel untuk membantu droping air bersih.

Dibutuhkan tenaga dan peralatan tambahan ketika masing-masing daerah kewalahan menangani. ‘’Manakala nanti kabupaten/kota tidak mampu mengatasi sendiri, maka kita semua sudah siap,’’ tandasnya.

Dalam rangka kesiapan itu, mantan Kadis Sosial Provinsi NTB ini mengecek sarana dan prasana (Sarpras) seperti mobil tangki di BPBD NTB. Tidak sampai di sana, ia juga mendatangi langsung Kantor PMI NTB untuk menanyakan kesiapan peralatan dan personel.

‘’Di sana ada 20 mobil tangki yang setiap saat nanti akan kita pakai untuk pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak,’’ sebutnya.

 Diprediksinya, Juli sampai Agustus akan masuk fase berat. Karena sesuai rilis BMKG durasi Hari Tanpa Hujan (HTH) cukup panjang di beberapa wilayah di NTB. Di mana, untuk Pulau Sumbawa hampir merata antara 30 sampai 60 hari, bahkan ada yang mencapai 70 HTH.

Sementara di Pulau Lombok antara 20 sampai 30 hari, bahkan terpanjang di Lombok bagian Selatan mencapai 30 sampai 60 HTH.

Khalik mendorong, agar masyarakat dengan segenap perangkat desa dan dusun agar peduli masalah kekeringan. ‘’Karena masalah kekeringan juga bisa menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat,’’katanya mengingatkan.

Sementara rilis BMKG  Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar), 10 daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem akibat HTH 30 hari sampai 70 hari.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Luhur Tri Uji Prayitno, SP menyebutkan,    kondisi dinamika atmosfer, El Nino – Southern Oscillation (Enso) berada pada kondisi lemah. Sementara itu kondisi suhu muka laut di sekitar perairan NTB menunjukan kondisi lebih dingin dibandingkan dengan normalnya.

‘’Analisis angin menunjukkan angin timuran  mendominasi di wilayah Indonesia. Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengurangi peluang terjadinya hujan di wilayah NTB,’’jelasnya.

Ia menambahkan, peluang terjadinya hujan pada dasarian I Juli 2019 sangat kecil, di bawah  10 persen  di seluruh wilayah NTB. Dengan akan masuknya periode puncak musim kemarau di NTB, masyarakat diimbau agar waspada dan berhati – hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kekeringan dan kekurangan air bersih.  (ars)