97 Ribu KK di Lobar akan Terima Bansos

Warga yang menerima PKH di wilayah Lobar akan diberikan bantuan beras PPKM. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 64 ribu Kepala Keluarga (KK) di Lombok Barat (Lobar) akan menerima bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pusat. Rencananya pendistribusian awal bantuan ini akan menyasar dua kecamatan di Lobar. Di samping beras PPKM ini, ada juga program Kementerian Sosial (Kemensos) 8 juta ton beras. Di mana Lobar kebagian 33 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga total KPM penerima bantuan beras di Lobar mencapai 97 ribu KK.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, H. L. Marta Jaya menyebut penerima bantuan beras PPKM ini adalah para penerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Terdiri dari 45 ribu PKH dan 19 ribu BST. “Total penerima 64 ribu, rencananya akan dibagikan besok (hari ini, red) untuk dua kecamatan, Kecamatan Labuapi dan Kediri,” jelasnya, Kamis, 29 Juli 2021.

Iklan

Menurutnya, Lobar akan kembali menerima bantuan di luar bantuan PPKM itu atau non sembako. Jumlahnya mencapai sekitar 33 ribu KK berupa sembako dari bantuan 8,8 juta KK penerima.“Lobar dapat 33 ribu, sama juga satu KPM menerima 10 kilogram,” bebernya.

Ia pun mengklaim data itu tidak ada kekeliruan lantaran sumbernya berasal dari Kemensos. Sebab Bulog mengeluarkan bantuan beras itu sesuai dengan jumlah usulan Kemensos, sehingga penyalurannya sesuai dengan data penerima bantuan itu.“Jika ada penerimanya yang meninggal duluan, akan diberikan kepada ahli warisnya,” ucapnya.

Lantas bagaimana pendampingan penyalurannya terutama BST agar tidak terjadi kekeliruan data, Martajaya mengatakan selama ini pendampingan tetap dilakukan pihaknya terhadap penyaluran bantuan kepada PKH melalui pendamping. Namun berbeda dengan BST yang penerimanya mengambil langsung ke kantor pos.“Tapi kalau ini kan (bantuan sembako PPKM) daftar penerimanya langsung dari Kemensos jadi nanti KPM ini langsung mengambil besar di kantor desa dan menerima tanda terima,” sambungnya.

Ia pun yakin data yang sekarang sudah benar. Pasalnya Martajaya mengaku jika pemutakhiran data tetap dilakukan bahkan kini hingga tahap 7 di akhir bulan Juli ini.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar H Fauzan Khalid menilai pendistribusian bantuan beras 10 kilogram di Lobar tidak terlalu telat. Sebab bantuan itu dari Bulog berdasarkan data usulan Kemensos. Pemkab Lobar kata Fauzan hanya bertugas memfasilitasi pendistribusiannya saja. “Pemda itu memfasilitasi, yang dikasih kewajiban pengadaan dan lain sebagainya itu Bulog,” jelas Fauzan.

Menurutnya mengapa Kota Mataram lebih dahulu mendistribusikan bantuan itu, karena status daerahnya PPKM Darurat Penangana Covid-19. Sedangkan Lobar masih berstatus level 3, sehingga wajar jika Mataram lebih didahulukan.“Yang sekarang tahap distribusi itu selain Lobar itu Lombok Tengah dan Lombok Timur,” bebernya.

Disinggung terkait rencana pemberlakuan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bupati Lobar H Fauzan Khalid menanggapi. Menurutnya hal itu memang sempat dibahas ketika rapat virtual dengan pusat namun masih sebatas rencana. Namun jika benar diterapkan, Pemkab Lobar akan siap. Hanya saja ia mengharapkan hal itu diserahkan ke daerah yang lebih tahu kondisi masyarakat. “Diserahkan ke daerah saja jangan diwajibkan,”tutupnya (her).

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional