92 Warga Tak Pakai Masker Terjaring Operasi Penegakan Protokol Covid-19

Satpol PP mendata masyarakat yang tidak menggunakan masker saat operasi penegakan protokol kesehatan di Lombok Utara, Senin, 14 September 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Satpol PP NTB mencatat sebanyak 92 warga terjaring operasi penegakan protokol Covid-19 yang dilakukan di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sebanyak 46 orang kena sanksi denda, sisanya dikenakan sanksi denda karena tak punya uang saat dilakukan penindakan.

Sementara, dari 92 warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 karena tidak memakai masker di tempat umum. Sebanyak dua orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang tidak memakai masker terjaring operasi di Giri Menang Square Lombok Barat.

Iklan

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si yang dikonfirmasi di Mataram, Senin, 14 September 2020 siang merincikan puluhan masyarakat atau warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker di tempat umum tersebut. Pada lokasi operasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB yang dilaksanakan selama dua jam, terjaring 10 pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sebanyak tujuh warga kena sanksi denda masing-masing Rp100 ribu. Sedangkan tiga warga dikenakan sanksi sosial dengan membersihkan sampah. ‘’Kita sudah minta dia kontak keluarganya untuk bawakan uang. Tapi ndak ada. Akhirnya, dia ikhlas dikenakan  sanksi sosial,’’ kata Tri.

Kemudian di Bundaran Giri Menang Square Lombok Barat,  sebanyak 58 orang terjaring tidak menggunakan masker. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 orang terkena sanksi denda.  Sedangkan 26 orang kena sanksi sosial. ‘’Dari 32 orang yang kena denda itu, 30 orang masyarakat umum dan PNS 2 orang. Kita sedang coba cari PNS dari mana ini,’’ sebutnya.

Sedangkan di lokasi operasi penegakan protokol Covid-19 yang ketiga dilaksanakan di dekat Kantor Samsat Lombok Utara. Satpol PP bersama TNI/Polri berhasil menjaring 24 masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sebanyak tujuh orang kena sanksi denda masing-masing Rp100 ribu dan 17 orang kena sanksi sosial.

Ditegaskan, Pemda bersama TNI/Polri sangat serius dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Ketika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, maka dikenakan sanksi sesuai Perda dan Pergub.

‘’Masih ada masyarakat yang tidak disiplin. Saya sedih karena masih ada yang kena sanksi. Makanya kita harus terus konsisten melakukan penegakan. Apalagi ke depan, pada 26 September kita sudah masuk tahapan kampanye Pilkada,’’ ujarnya.

Menurutnya, tahapan kampanye Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota yang akan mulai 26 – 5 Desember mendatang menjadi tantangan dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Pada tahapan kampanye  ini menjadi sesuatu yang harus diatensi lebih cermat, sungguh-sungguh dan tegas. Supaya tidak muncul klaster baru penyebaran Covid-19 di NTB. ‘’Kesungguhan aparat, baik Pemda dan TNI/Polri sudah dibuktikan pada hari pertama,’’ terangnya.

Selain melakukan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di tempat umum, Kasatpol PP mengatakan, Tim Mobile Satpol PP NTB juga melakukan sidak ke seluruh Biro lingkup Setda NTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram dan Rumah Sakit Mata.

‘’Hasilnya, 100 persen di lingkungan itu sudah menggunakan masker. Sudah menerapkan masker. Saya tetap meminta kepada teman (ASN) terus konsisten. Jangan ketika kita (Satpol PP) datang dia pakai masker. Karena razia ini akan terus berlanjut, besok ada tim yang akan masuk ke unit-unit kerja layanan publik, fasilitas umum. Semua dilakukan kabupaten/kota di NTB,’’ katanya mengingatkan.

Dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dalam Pergub, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp 200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here