9 Desember Ditetapkan Libur Nasional, Tingkat Partisipasi Pemilih Diharapkan Meningkat

Agus Hilman. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah sudah menetapkan hari H pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 tanggal 9 Desember tahun 2020 dijadikan sebagai hari libur nasional. Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22.

Komisioner KPU Provinsi NTB, Divisi Sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Agus Hilman yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Bahwa pemerintah telah menetapkan libur nasional pada hari H pemungutan suara pilkada tersebut. “Rabu, 9 Desember sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional,” katanya, Senin, 30 November 2020.

Selain itu, penetapan hari libur itu juga  merujuk pada pasal 87 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang diubah jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, yang menyatakan jika pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Menurutnya, dengan penetapan hari libur nasional itu, diharapkan memberikan kesempatan kepada warga negara secara lebih luas untuk bisa menggunakan hak pilih di Pilkada. Sehingga meningkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Dengan diliburkan, maka ini diharapkan jadi faktor pendorong bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Harapan pemerintah itu tingkat partisipasi masyarakat makin tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut didampaikan Agus Hilman, saat ini sudah memasuki tahapan masa akhir kampanye. Sesuai jadwal masa kampanye berakhir tanggal 5 Desember. Kemudian masa tenang akan dilaksanakan tanggal 6 – 8 Desember. Dalam masa tenang itu akan dilakukan pembersihan terhadap seluruh alat peraga kampanye paslon terpasang.

Sehingga dipastikan pada saat pencoblosan 9 Desember 2020, seluruh alat peraga kampanye paslon sudah bersih. “Tanggal 9 Desember saat pencoblosan tidak boleh lagi ada atribut kampanye. Masa tenang itu tidak ada lagi aktivitas politik yang dilakukan oleh peserta,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi mengungkapkan, jelang berakhir masa kampanye dan memasuki masa tenang. Pihaknya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di kabupaten/kota untuk melakukan giatkan patroli pengawasan.

Pasalnya, mendekati hari H pemungutan suara ini, sangat rentan terjadi tindak pelanggaran pemilu. Terutama praktik politik uang. Sehingga patroli pengawasan itu diharapkan bisa meminimalisir dan mencegah ada potensi praktik pelanggaran Pemilu. “Kita tak mau kecolongan. Saat ini patroli pengawasan sudah mulai dilalukan,” pungkasnya. (ndi)