85.697 Siswa BelumTercatat dalam NISN

Adhar Hakim (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) –  Ombudsman RI Perwakilan NTB memperoleh data terdapat sekitar 85.697 siswa di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Kementerian Agama NTB yang belum tercatat dalam Nomor Induks Siswa Nasional (NISN). Hal ini selain mengganggu proses Peneriaman Peserta Didik Baru (PPDB) saat input data melanjutkan sekolah, juga akan mengganggu penyaluran dana bantuan bagi siswa miskin.

Data tersebut merupakan hasil investigasi dan pemeriksaan lapangan terhadap berbagai persoalan selama pelaksanaan PPDB 2021. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., dalam keterangannya diterima Suara NTB, Senin, 5 Juli 2021 menyampaikan, dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB ditemukan fakta pada sistem daring PPDB Dinas Dikbud Provinsi NTB tedapat permalalahan peserta PPDB tidak dapat melakukan login, disebabkan NISN dan NIK peserta tidak sinkron.

Iklan

Adhar menyebutkan, Dinas Dikbud NTB tidak memiliki basis data nominasi tetap peserta Ujian Nasional (UN), karena UN dihapus tahun 2020 lalu. Tidak ada koordinasi dan pemberian data kelas akhir sekolah tingkat dasar atau SMP oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun dari Kanwil Kemenag NTB kepada Dinas Dikbud NTB sebagai basis data.

“Permasalahan tersebut dipicu oleh sekolah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi peserta didik pada aplikasi verval PD PDSPK Kemendikbud. Akibatnya banyak terdapat siswa yang belum memiliki NISN dan kesulitan saat mengakes aplikasi saat mendaftar PPDB,” jelas Adhar.

Pada Aplikasi Verval PD Dasboard Kantor Wilayah Kemenag NTB, pada tanggal 29 Juni 2021, pada data residu peserta didik terdapat persentase 58.13 persen. Dengan jumlah record 172 793. Pada rekap residu tiap sekolah Kantor Wilayah Kemenag NTB terdapat terdapat 81.673 peserta didik yang belum memiliki NISN, 1,043 belum terinput data tempat lahir peserta didik, 1.317 belum terinput data tanggal lahir peserta didik, 29.164 belum terinput nama ibu kandung peserta didik. Juga terdapat 168.562 NIK peserta didik belum sinkron akibat dalam proses pemadanan, kesalahan Input NIK/tidak sesuai format, serta siswa yang ganda KK,

Sementara di lingkup Dinas Dikbud NTB tercatat 4.024 peserta didik yang belum memiliki NISN,  31 siswa belum terinput data tempat lahir peserta didik, 303 siswa belum terinput data tempat lahir peserta didik, 2.141 belum terinput data tanggal lahir peserta didik serta 80 siswa belum ter-input nama Ibu Kandung Peserta Didik, dan 37.977, NIK Peserta Didik  belum sinkron.

Semua data-data tersebut belum termasuk data tidak tercatatnya peserta didik dalam NISN pada tingkat SD dan SMP yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten di NTB.

Karena itu, Adhar menegaskan, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan NTB dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota dan kabupaten melakukan langkah cepat untuk segera meminta seluruh satuan pendidikan semua jenjang untuk segera melakukan verifikasi validasi data peserta didik pada Aplikasi Verval PD, yakni mengajukan permohonan Penerbitan NISN peserta didik, bagi yang belum memiliki serta mengajukan perbaikan identitas peserta didik dan sinkronisasi data NIK peserta didik.

“Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Kepala Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan NTB dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota serta kabupaten juga perlu segera melakukan evaluasi mendalam atas penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah agar verifikasi data peserta didik pada aplikasi verval PD menjadi salah satu penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian persetujuan pencairan dana BOS,” saran Adhar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, menyampaikan, kendala kesulitan login sudah terjadi di PPDB sejak pra pendaftaran, pendaftaran jalur prestasi, perpindahan orang tua, afirmasi, dan jalur zonasi. Kesulitan login dialami beberapa calon siswa dari yang mendaftar hingga ribuan orang.

Menurutnya, penyebabnya adalah NISN calon siswa, baik yang berasal dari madrasah atau sekolah. begitu juga dengan masalah NIK di kartu keluarga yang bermasalah sehingga tidak bisa login.  Pola penanganan yang dilakukan pihaknya, yaitu dengan membantu memasukkan data keluhan. Terutama calon siswa yang tidak bisa masuk data. Aidy mengakui, data yang diperoleh pihaknya hanya yang didapatkan dari Pusdatin maupun Data Pokok Pendidikan (Dapodik). (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional