80 Ribu Warga Mataram Belum Vaksin Dosis Kedua

Warga mengantri untuk mendapatkan vaksinasi di RSUD Kota Mataram pekan kemarin. Tercatat 80 ribu lebih warga di Kota Mataram belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan mencatat sekitar 80 ribu warga Kota Mataram belum menerima vaksin dosis kedua. Keengganan warga mendapatkan vaksin kedua menjadi salah satu kendala.

Data cakupan vaksin sampai tanggal 9 Oktober pekan kemarin. Cakupan vaksinasi Kota Mataram mencapai 87,67 persen atau 276.679 untuk dosis pertama. Capaian ini cukup jomplang dengan dosis kedua yakni 57,58 persen atau 181.725.

Iklan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengakui, capaian vaksin pertama dan vaksin kedua memiliki selisih jauh. Penyebabnya, warga melakukan vaksin di tempat lain atau bukan fasilitas kesehatan sesuai tempat vaksin dosis pertama. Kedua, karena belum waktunya untuk vaksin kedua. Ketiga, warga enggan melakukan vaksin kedua. “Ada beberapa faktor. Salah satunya itu enggan mau vaksin kedua,” kata Usman dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Berdasarkan data sekitar 80 ribu lebih masyarakat di Kota Mataram belum melakukan vaksin dosis kedua. Usman mengatakan, pihaknya terus berupaya mengejar target vaksinasi sesuai diamanatkan pemerintah pusat. Jatah vaksin diterima langsung didistribusikan ke puskesmas.

Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Regulasi itu mengatur sanksi administratif sampai denda bagi warga yang terdata sebagai penerima vaksin tetapi menolak. Informasi ini kata Usman, cukup memberikan dampak positif terhadap vaksinasi di faskes. Artinya, masyarakat ramai menanyakan jadwal vaksin. “Benar pemberitaan terkait sanksi warga yang menolak vaksin itu cukup membantu. Awalnya grafiknya menurun. Setelah ada pemberitaan malah naik. Warga nanya terus. Iya, kita layani,” ujarnya.

Tidak terdeteksinya nomor induk kependudukan (NIK) pada sistem diakui juga jadi kendala. Usman menyebutkan, ada warga yang melaporkan bahwa nomor induk kependudukannya digunakan oleh orang lain. Permasalahan seperti ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Tetapi kasus ini tidak terlalu banyak dan sifatnya kasuistis. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional