8.202 Warga Terjaring Razia Masker

Ilustrasi penertiban warga yang tak gunakan masker saat keluar rumah. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencatat jumlah masyarakat yang terjaring operasi penegakan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular sejak 14 September hingga 8 Oktober 2020 sebanyak 8.202 orang.

Dari 8.202 orang masyarakat yang terjaring razia tidak memakai masker di tempat umum ini, sebanyak 245 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 PNS kena sanksi denda sebesar Rp200 ribu dan 158 PNS kena sanksi sosial, membersihkan jalan dan selokan di lokasi razia gabungan yang dilakukan Satpol PP, Bappenda, TNI dan Polri serta OPD terkait.

Iklan

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si menyebutkan, sebanyak 87 PNS yang kena sanksi denda, dengan rincian Kota Mataram 10 orang, Lombok Barat 20 orang, Lombok Utara satu orang, Lombok Tengah 3 orang, dan Lombok Timur 2 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 12 orang, Sumbawa 7 orang, Kota Bima 20  orang dan penegakan yang dilakukan Tim Mobile Provinsi sebanyak 12 orang.

Sedangkan 158 PNS yang kena sanksi sosial karena tidak memakai masker, dengan rincian Kota Mataram 2 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 30 orang, Sumbawa Barat satu orang, Sumbawa 120 orang dan Kota Bima satu orang.

Ia mengatakan pelanggar  terbanyak yang kena  sanksi denda adalah  masyarakat umum sebanyak 1.699 orang. Sedangkan mahasiswa dan pelajar sebanyak dua orang. Sedangkan yang kena sanksi sosial, masyarakat umum sebanyak 5.851 orang dan mahasiswa/pelajar sebanyak 15 orang.

Satpol PP NTB mencatat, jumlah pelanggar terbanyak di Lombok Barat sebanyak 1.592 orang, Lombok Timur 1.329 orang dan Sumbawa 1.135 orang. Sedangkan Kota Mataram 309 orang, Lombok Utara 617 orang, Lombok Tengah 938 orang, Sumbawa Barat 343 orang, Dompu 115 orang, Bima 897 orang, Kota Bima 410 orang dan operasi yang dilakukan Tim Mobile Provinsi menemukan 517 orang pelanggar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Jumat, 9 Oktober 2020 mengatakan tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada PNS yang terjaring operasi penegakan Perda No. 7 Tahun 2020, selain sanksi denda dan sanksi sosial.

“Penegakan Perda kewenangannya Satpol PP. Karena tak ada sanksi di luar itu, kami tidak bisa masuk. Ndak ada teguran. Mungkin itu dari Satpol PP,” katanya.

Melihat banyaknya PNS yang terjaring tidak memakai masker di tempat umum, Nasir sangat menyayangkan. Seharusya, PNS sebagai pengayom masyarakat bisa menjadi contoh.

“Karena Perda itu perintah. ASN harus memberi contoh. Jangan sampai alasan lupa, lalai, kemudian terus-terusan ndak pakai masker. ASN wajib hukumnya memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan pintar ngomong tapi tak bisa memberikan teladan bagi masyarakat terkait Perda No. 7 Tahun 2020,” katanya.

Berdasarkan laporan Gugus Tugas, kasus baru positif Covid-19 di NTB kadang naik dan turun. Artinya, PNS sebagai teladan bagi masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker.

“Karena kita adalah sebagai pengayom, pelayan masyarakat. Jangan mereka yang kita layani lebih tertib dari kita. Malu kita,” katanya.

Aturan penerapan sanksi bagi pelanggar, diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub NTB Nomor 50/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam aturannya, penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Penanggulangan Covid-19, dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol PP pada saat operasi penertiban. Setiap operasinya, Satpol PP bisa melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian aturan penerapan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6. Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020. Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bhakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus. Dengan memberikan  rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol Covid-19 dendanya Rp250 ribu. Selain itu, untuk penanggung jawab atau pengurus/pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu. (nas)