74.159 Wajib Pajak Dikirimi Peringatan Elektronik

Belis Siswanto. (suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 74.159 Wajib Pajak di Nusa Tenggara dikirimi peringatan elektronik agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sebelum batas terakhir. “74.159 di Lombok yang mendapatkan email blast dari kantor pusat. Untuk Pulau Sumbawa baru akan di sms blast bulan Maret ini,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto di Mataram, Senin, 2 Maret 2020.

Peringatan elektronik ini menurutnya hanya imbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Bagi yang sudah menyampaikan SPT Tahunan, Belis mengatakan, tak perlu khawatir. Dapat diabaikan. Diketahui realisasi penerimaan pajak di dua provinsi, NTB dan NTT tahun 2019 sebesar Rp5,6 triliun atau sebesar 88,06% dari target. Target penerimaan tahun 2020 ini juga tak bergeser jauh dari angka penerimaan tahun 2019.

Iklan

Belis mengatakan, sampai saat ini belum ada revisi target penerimaan pajak sebagai dampak dari virus corona yang mengakibatkan potensi kelesuan ekonomi global dan regional. Yang terpenting menurutnya, target adalah amanah yang diemban dan sebisa mungkin dapat dicapainya. Untuk itu, potensi dampak ekonomi akibat corona ini, Belis juga mengimbau masyarakat, atau wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya secara ril.

“Kalaupun ada yang terdampak usahanya karena dampak corona, laporkan saja. kalau tidak ada penghasilan, ya sampaikan saja sesuai kondisinya, sesuai perhitungan wajib pajak,” ujarnya. Untuk memastikan pelaporan wajib pajak, Ditjen Pajak Nusa Tenggara juga telah menyiapkan petugas pajaknya untuk menguji kepatuhan penyampaian pajak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan ini, kata Belis dengan tetap mengetuk hati masyarakat, atau wajib pajak yang memiliki pajak agar disampaikan.

“Bagi yang sudah memenuhi ketentuan, tapi tidak menyampaikan kewajiban pajaknya, kami mengimbau, kami fasilitas untuk memiliki NPWP,” ujarnya. Dibagian lain, Dirjen Pajak juga melakukan reformasi dengan melakukan perubahan tugas dan fungsi pelayanan pajak pratama.Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pratama, mulai kemarin akan ditangani langsung oleh account refresentatif baru. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan peningkatan efektifitas pengawasan kepatuhan pajak. (bul)