72.000 Warga Kabupaten Bima Dinonaktifkan dari JKN

Sirajuddin (Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Kurang lebih sebanyak 72.000 warga miskin di Kabupaten Bima tidak akan lagi mendapat pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan keikutsertaan puluhan ribu warga tersebut dalam program bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ada 72 ribu warga yang masuk PBI JKN dinonaktifkan oleh Kemensos per 1 Oktober 2021,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Kamis, 25 November 2021.

Iklan

Ia mengaku dari 72 ribu warga yang masuk sebagai peserta PBI JKN tersebut sebagian besar dinonaktifkan karena tidak ada masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. “Ada 46 ribu warga yang ada datanya dalam DTKS. Kalau tidak masuk dalam DTKS Kemensos, resikonya memang dinonaktifkan,” ujarnya.

PBI merupakan peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Hal itu berdasarkan Amanat UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Jauh sebelum itu atau tepatnya Bulan Maret 2021 kemarin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima juga sudah menoaktifkan PBI sebanyak 6.398 peserta. Alasannya menunggak pembayaran iuran BPJS kesehatan tahun 2020.

Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK mengakui iuran BPJS tahun 2020 belum dibayarkan. Kata dia, tak dibayarkan itu dampak dari refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu. “Kalau gak salah ada sekitar Rp1,5 miliar iuran BPJS tahun 2020 yang belum dibayar. Dampak refocusing anggaran,” katanya, kepada Suara NTB, saat itu.

Lebih lanjut Ia mengaku, pada saat pembahasan APBD perubahan 2020, anggaran untuk membayar iuran BPJS itu juga lupa dicantumkan, sehingga akhir tahun 2020 dianggap menunggak oleh pihak BPJS. “Tapi tunggakan tahun 2020 ini akan dibayarkan pada 2021 ini, agar kartu kepesertaan BJPS aktif kembali,” ujarnya.

Disamping itu, tambah dia, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Pusat juga telah memangkas anggaran sebanyak Rp3 miliar untuk membayar iuran BPJS kesehatan PBI dari Pemerintah Pusat. “Sekarang ada Rp3 miliar yang dipotong langsung oleh Pusat, dampak dari refocusing anggaran 2021,” ujarnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional