70 Persen Hotel dan Restoran di NTB Belum Kantongi Sertifikat CHSE

Mataram (Suara NTB) – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB mengharapkan sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, dan Environment) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dapat dilakukan satu pintu, melalui Pemprov NTB. Diketahui berdasarkan hasil survei Bank Indonesia NTB, wisatawan domestik dan mancanegara mempertanyakan jaminan keamanan dan kenyamanan hotel-hotel di NTB, sebelum mereka melakukan kunjungan. Jaminan keamanan dan kenyamanan ini terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat CHSE.

Ketua PHRI Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini tak menampikkan, bahwa sebagian besar hotel dan restoran di NTB belum mengantongi sertifikat CHSE. Ada sekitar 30 persen yang baru memilikinya. Persoalannya, bukan karena ketidaksiapan hotel dan restoran. Melainkan tumpang tindih kebijakan. “Ada yang mengajukan sertifikasi di kabupaten/kota. Ada yang mengajukan di provinsi, ada juga yang mengajukan ke pusat, di Kemenpar. Kita berharap bisa dilakukan satu pintu di provinsi agar lebih tertib,” katanya kepada Suara NTB, Jumat, 22 Januari 2021.

Iklan

Utk Hotel dan Restoran di NTB, lanjut Wolini,  pada intinya semua akan punya CHSE. Hanya saja, untuk mengeluarkan sertifikat CHSE masih simpang siur dan belum ada aturan yang jelas yang mengatur. Karena itu, harapannya dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar pengusaha tak bingung tentang pengurusannya. “Mohon kepada Pemda supaya cepat menyikapi masakah ini. Apalagi sebentar lagi perhelatan motorGP di KEK Mandalika sudah dekat,” ujarnya.

PHRI NTB juga telah mengajukan anggotanya yang belum memiliki sertifikat CHSE ke Kemenparekraf RI untuk segera disertifikasi. Namun dalam proses sertifikasi ini, ada tim yang turun langsung ke hotel-hotel dan restoran. Namun karena pandemi Covid-19, tim dari pusat belum melakukan penilaian. “Karena itu, kita harapkan satu-satunya Pemerintah Provinsi NTB yang melakukan penilaian langsung dan menerbitkan sertifikatnya. Mumpung masih ada waktu persiapan MotoGP,” demikian Wolini.

CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata. Dari laman https://www.disbudpar.ntbprov.go.id/sosialisasi-sertifikasi-chse-bagi-pelaku-usaha-hotel-restoran-dan-daya-tarik-wisata/, dijelaskan, menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersiapkan berbagai kebijakan dan strategi, salah satunya yaitu program Implementasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Per November 2020 lalu, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan 203 sertifikat yang terdiri dari 103 hotel, 67 restoran, 14 destinasi, 1 transport, 7 bar/kafe, 11 rekreasi, tentunya sudah melalui berbagai tahapan seperti sosialisasi dan edukasi, kemudian verifikasi audit, kemudian pemberian sertifikat dan monitoring. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional