70.000 Siswa Belajar di Tenda, Belasan Sekolah di KLU Belum Dapat Donatur

Plt Kepala Dinas Dikpora KLU,  Fauzan Fuad (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Perbaikan infrastruktur sekolah telah diinstruksikan untuk ditangani dalam waktu 1,5 tahun sejak masa transisi. Hingga saat ini, dari jumlah sekolah rusak berat masih tercatat belasan sekolah yang belum memperoleh kepastian donasi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara, Dr. Fauzan Fuad, Rabu,  24 Oktober 2018, mengungkapkan musibah gempa menyebabkan seluruh sekolah di KLU mengalami kerusakan. Tercatat sebanyak 1.700 lebih ruang kelas belajar (RKB) yang rusak dan memerlukan penanganan, dari 162 SD dan 34 SMP yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Iklan

“Musibah gempa ini menyebabkan 23.000 lebih siswa SD, 7.500 lebih siswa SMP dan 40.000 lebih anak-anak kita di Madrasah, tidak punya ruang belajar,” sebut Fuad.

Progres bantuan kepada sekolah baik dari relawan, donatur organisasi kemasyarakatan hingga bantuan keuangan Pemda lain terus mengalir. Seperti Kemendikbud sebut Fuad, telah memastikan untuk membantu membangun 29 sekolah SD dan 27 sekolah SMP, Kementerian PUPR mengalokasikan 88 sekolah yang sudah diverifikasi siap dibangun. Sementara Pemda DKI Jakarta memastikan untuk membantu menangani 21 sekolah dengan rincian 3 SMP dan selebihnya SD. NGO dan organisasi kemasyarakatan lain juga bergerak membantu, seperti  PMI membantu 8 sekolah, NGO Inovasi dari Australia di Indonesia membangun 21 sekolah.

Fauzan mengatakan, sekolah-sekolah yang dikerjakan oleh donatur umumnya rusak berat. Sedangkan sekolah rusak ringan akan ditangani pada tahap berikutnya setelah fasilitas sekolah sudah memadai. Kementerian PUPR selaku pihak yang terlibat menangani sekolah, memprioritaskan sekolah yang sudah diverifikasi pada tahap 1 dan tahap 2 untuk dibangun. Sedangkan verifikasi tahap 3 masih berproses berkaitan dengan syarat administrasi. Sekolah verifikasi tahap 4, masuk pada kategori rusak ringan.

“Sisanya sekitar 14 sekolah yang belum mendapat donatur. Dan itu akan kita coba cover lewat APBD untuk pengadaan bahan-bahan bangunan,” sambungnya.

Fauzan mengakui, kemampuan APBD Lombok Utara untuk merekonstruksi sekolah di Lombok Utara tidak akan bisa dilakukan secara penuh. Misalnya, dalam satu sekolah yang memiliki 6 sampai 8 RKB, maka Pemda KLU hanya bisa mengalokasikan anggaran 4 sampai 6 kelas.

Kondisi fisik sekolah di masa transisi tidak seluruhnya seragam. Sekolah yang tertangani dari dana bantuan Kementerian dan Bantuan Keuangan pemda lain, umumnya dibangun permanen. Sedangkan sekolah lain dibangun dengan konstruksi semi permanen. Menurut jumlah bantuan yang masuk, sekolah dihitung paling banyak sekitar 32 sekolah. “Sekolah-sekolah yang sudah dibangun sudah banyak, kemarin saja kita terima 6 sekolah. Ada yang sudah jadi, ada yang sudah berproses. Target kita di akhir tahun ini, sekolah permanen dan semipermanen sudah selesai semua,” tandasnya. (ari)