7.659 Pelanggar Protokol Kesehatan Terjaring, Perlu Kerja Keras Sadarkan Masyarakat

Upaya penyadaran disiplin penggunaan masker yang dilakukan oleh Kapolda NTB.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejak operasi penegakan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penangulangan Penyakit Menular, pada 14 September lalu hingga Selasa, 6 Oktober 2020 kemarin telah terjaring 7.659 pelanggar protokol kesehatan atau masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, banyaknya masyarakat yang terjaring razia, artinya butuh kerja keras untuk menyadarkan masyarakat.

Iklan

‘’Itulah mengubah mindset. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan dengan seperti membalik telapak tangan. Butuh kesabaran, kedisiplinan dan kerja sama semua pihak,” kata Wagub dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Melihat masih banyaknya masyarakat yang terjaring razia tidak memakai masker, Wagub mengatakan perlu upaya semua pihak supaya terus saling mengingatkan. “Jadi, tambah banyak (jumlah pelanggar) menunjukkan bahwa kita harus kerja keras untuk (menumbuhkan) kesadaran masyarakat,” katanya.

Terkait dengan denda, orang nomor dua di NTB ini mengatakan semua dilakukan secara transparan dan akuntabel. Artinya, jumlah denda setiap dilakukan razia tetap terdata. “Dan itu semua dikembalikan untuk penanganan Covid. Tidak untuk hal yang lain-lain,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si., menyebutkan hingga Selasa, 6 Oktober 2020, jumlah pelanggar yang terjaring sebanyak 7.659 orang. Dengan rincian, 1.688 pelanggar kena sanksi denda, 5.615 pelanggar kena sanksi sosial dan 356 pelanggar kena sanksi teguran lisan.

Pelanggar terbanyak yang kena sanksi denda berada di Lombok Barat sebanyak 352 orang. Kemudian Lombok Timur 206 orang, Kota Bima 203 orang, Lombok Tengah 158 orang, tim moble provinsi 147 orang, Sumbawa Barat 141 orang, Lombok Utara 129 orang, Kota Mataram 114 orang, Bima 97 orang, Sumbawa 90 orang dan Dompu 51 orang.

Sedangkan pelanggar yang paling banyak kena sanksi sosial berada di lombok Timur 1.123 orang, Lombok Barat 1.064 orang, Lombok Tengah 758 orang, Bima 736 orang, Sumbawa 625 orang. Selanjutnya,Lombok Utara 486 orang, tim mobile provinsi 284 orang, Kota Bima 151 orang, Kota Mataram 147 orang, Sumbawa Barat 177 orang dan Dompu 64 orang.

Sementara pelangar yang kena teguran lisan 340 orang di Sumbawa, 8 orang yang dilakukan tim mobile provinsi, 6 orang di Kota Bima dan 2 orang di Lombok Utara. (nas)