66 Anggota BPD 10 Desa Baru Dilantik

66 anggota BPD dari 10 desa baru di KLU dilantik Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Kamis, 14 Januari 2021. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) -Sebanyak 66 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 10 desa baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hasil pemekaran 2015 dilantik. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di aula Kantor Bupati, Kamis, 14 Januari 2021.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati, H. Sarifudin, S.H., M.H., Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Penjabat Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, serta pejabat instansi lingkup Pemda KLU.

Iklan

Bupati pada kesempatan terebut mengatakan, lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengakuan eksistensi desa atas atonomi murni dengan ciri keberagaman yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat serta dapat mendorong kelestarian adat budaya yang hidup di tengah-tengah desa.

Undang-undang itu pula, mendorong prakarsa untuk mengembangkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat oleh masyarakat desa itu sendiri. Bahkan, pemerintah desa mempunyai kewenangan berskala lokal dengan mengambil keputusan melalui mekanismenya untuk bekerja sama antar lembaga, antar desa
“Pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta bertanggung jawab, dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warganya, meningkatkan pelayanan umum serta meningkatkan perekonomian masyarakat serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” paparnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ia mengingatkan arti pentingnya keberadaan lembaga BPD di desa. Lembaga ini merupakan lembaga desa yang strategis, baik kedudukan maupun fungsinya.
“BPD merupakan lembaga legislatif di tingkat desa sehingga hendaknya dapat meningkatkan peran aktif masyarakat serta fungsi utamanya dalam rangka menyusun produk legislasi hukum di desa,” katanya.

Kepada semua anggota BPD, bupati berpesan agar pelaksanaan fungsi BPD senantiasa dijalankan berdasarkan hasil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat desa harus mampu mengemban tugas pengawasan pembangunan di desanya.

Setidaknya, sambung dia, ada tiga fungsi BPD berdasarkan pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014. Fungsi tersebut meliputi, membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD dapat aktif memajukan pemerintahan desa melalui fungsi-fungsi tersebut, dalam meningkatkan kapasitas BPD yang ada di desa. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional