65 Hektare Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Masyarakat Hanya Boleh Sewa Paling Lama 10 Tahun

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sudah menyatakan untuk memutus kontrak kerjasama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) dalam pengelolaan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pemanfaatan aset dengan nilai triliunan rupiah ini diserahkan kepada masyarakat. pengelolaannya tetap mengacu pada aturan perundangan.

Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu menyatakan dukungannya atas keputusan Pemprov NTB tersebut. Surat Kuasa Khusus (SKK) Pemrpov NTB kepada Kejati NTB penyelesaian aset secara nonlitigasi itu pun berakhir. Langkah awal sejak keputusan untuk memilih putus kontrak dengan PT GTI yakni mengenai antisipasi gugatan. Pemprov NTB dapat mengahadapinya di pengadilan. Atau memberikan SKK litigasi kepada jaksa pengacara negara Kejati NTB.

Iklan

Selanjutnya, merumuskan optimalisasi aset tersebut. Memutus kontrak PT GTI sama dengan menyerahkan pengelolaan pada masyarakat. Atau kepada pengusaha yang menguasai lahan tanpa izin sebelumnya. “Sudah ada keputusan putus kontrak, kalau tidak gugatan, aman. Tapi masalah pengelolaan aset belum selesai. selama ini yang menguasai lahan itu pengusaha, maka dilegalkan lah hubungan hukumnya,” kata Tomo saat ditemui akhir pekan lalu.

Pemanfaatan aset milik daerah dengan model sewa ini nantinya tarif sewanya akan ditentukan berdasarkan kemampuan penyewa dan kemauan membayar penyewa. Periodesasi sewanya terbatas. “Kalau kepada masyarakat, hanya boleh sewa lima tahun. Dan dapat diperpanjang satu kali. Setelah itu kemana? Ini tentu harus diantisipasi ke depannya agar hasil dari optmalisasi aset ini tidak hilang,” urainya.

Pilihan ketiga, sambung Tomo, Pemprov NTB bermurah hati melepaskan aset itu kepada masyarakat. Bahkan dengan alas hak sertifikat hak milik. “Kalau ada dasar hukumnya, bisa diserahkan kepada mereka. Dibagi-bagi lah tanah itu,” jelasnya. Tomo mengatakan, pilihan pemutusan kontrak PT GTI itu terhadap kontrak kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1993. Kerjasama bidang wisata di lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov NTB kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) pada tahun 1995 dengan jangka waktu 20 tahun.

“Sekarang tinggal dirumuskan apa yang terbaik dalam rangka optimalisasi aset tersebut. Bisa dengan perjanjian pemanfaatan itu kalau dengan badan hukum, atau sewa kalau kepada masyarakat,” tutupnya. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional