60 Jenazah TKI NTB Dipulangkan

Plt. Kepala BP3TKI NTB Noerman Adhiguna (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi NTB mencatat sebanyak 60 jenazah TKI asal NTB dipulangkan tahun 2018 lalu.

‘’Korban yang meninggal karena sakit, ada juga yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, maupun luar lingkungan kerja,’’ kata Plt. Kepala BP3TKI NTB, di Mataram, Noerman Adhiguna, Senin, 28 Januari 2019.

Iklan

Tahun 2018 lalu, total sebanyak 910 orang dipulangkan dari berbagai negara penempatan. Sebanyak 847 TKI diantaranya non prosedural (ilegal)  dan sebanyak 63 orang adalah TKI prosedural (legal). Pemulangan dilakukan, sebagian besar atau 90 persen karena dideportasi oleh negara tempatnya bekerja.  Sedangkan 7 persen yang dipulangkan dalam kondisi meninggal dan 3 persennya dipulangkan karena sakit.

Lima negara tertinggi menyumbang pemulangan TKI adalah, Malaysia 365 orang . Kemudian Arab Saudi sebanyak 214 orang. Uni Emirat Arab 199 orang, Qatar 32 orang dan Syiria 29 orang. Lanjut Noerman, berdasarkan grafik pemulangan, tertinggi asal Lombok Tengah sebanyak 195 orang. Menyusul Lombok Timur 193 orang, Sumbawa Besar 161 orang. Lombok Barat 60 orang, Kabupaten Bima 30 orang, Lombok Utara 23 orang. Kemudian Dompu 22 orang, Sumbawa Barat 17 orang, Kota Mataram 11 orang dan Kota Bima 5 orang.

Sedangkan berdasarkan kasus yang ditangani BP3TKI Mataram, tercatat sebanyak 1.191 kasus. Status kasus selesai  sebanyak 1.111 dan masih proses sebanyak 81 kasus atau 94 persen kasus TKI yang masuk telah diselesaikan tahun lalu.

Grafik kasus asal TKI per kabupaten/kota, Lombok Tengah menempati urutan tertinggi sebanyak 337 kasus, menyusul Lombok Timur sebanyak 310 kasus. Sumbawa Besar 159 kasus, Lombok Barat 120 kasus, Kabupaten Bima sebanyak 80 kasus. Sumbawa Barat 72 kasus, Dompu 35 kasus, Lombok Utara 32 kasus, Kota Mataram 31 kasus, dan Kota Bima 16 kasus.

Noerman mengatakan, setiap tahun jumlah kasus yang ditangani relatif menurun. Sejalan dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan keberdaan lima Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten / kota, Norman menyebut pelayanan kepada masyarakat lebih dekat sehingga meminimalisir niat berangkat menjadi TKI tanpa mekanisme resmi.

‘’Biasanya ngurus dokumen pemberangkatan di sini, sebagian prosesnya di luar NTB. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu, karena LTSA yang ada di NTB sudah lengkap pelayanannya,’’ katanya.

Apalagi dengan adanya rencana pemerintah untuk memenuhi seluruh ketentuan pra penempatan TKI dilakukan di dalam daerah. Salah satunya dengan tawaran kepada investor untuk membuka fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) bagi calon TKI informal. Menurutnya akan sangat membantu meminimalisir kasus-kasus TKI di luar negeri.

“Yang kerap bermasalah, yang informal, harus dilatih tiga bulan di luar daerah. Ternyata tidak jarang karena tidak tahan menunggu, akhirnya memilih berangkat dengan cara ilegal. Itulah yang banyak bermalasah,’’ katanya, seraya menambahkan, BP3TKI juga sangat mendukung tersedianya BLK LN di NTB. (bul)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional