59.351 KK Miskin Belum Terima Rastra di Bima dan Dompu

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 59.351 Kepala Keluarga (KK) miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mendapatkan bansos beras kesejahteraan (Rastra) di NTB. Puluhan ribu KK miskin yang belum mendapat rastra pada bulan April itu berada di Kabupaten Bima dan Dompu.

Demikian disampaikan, Kasi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir Dinas Sosial NTB, Armansyah. Ia menyebutkan, hanya tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan Rastra pada April lalu dengan jumlah penerima 387.803 KPM. Yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kota Bima.

Iklan

‘’Dua kabupaten, yakni  Bima dan Dompu belum menerima bansos Rastra,” kata Armansyah ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 30 April 2018.

Ia merincikan, untuk Kabupaten Bima, masyarakat miskin yang belum menerima Rastra sebanyak 39.995 KPM dan Dompu 19.356 KPM. Sehingga, jumlah total masyarakat miskin yang belum mendapatkan Rastra di dua kabupaten tersebut sebanyak 59.351 KPM.

Armansyah menjelaskan, masyarakat  mendapatkan 10 Kg Rastra tiap bulan tanpa uang tebusan. Tahun sebelumnya, masyarakat miskin yang menerima Rastra ini 15 Kg per bulan dengan uang tebusan Rp 1.600 per Kg.

Tahun 2017, jumlah penerima Ratsra di NTB sebanyak 447.369 KPM. Sedangkan pada 2018, terjadi penurunan sebanyak 215 KPM sehingga menjadi 447.154 KPM. Sedangkan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khusus di Kota Mataram sebanyak 20.748 KPM.

Ia menyebutkan, sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan terkait dengan dua kabupaten yang belum dilakukan pendistribusian Rastra pada bulan April. Antara lain, kendala geografis.

Ada beberapa daerah yang jaraknya jauh, jangkauan sulit seperti seperti di daerah Langgudu Kabupaten Bima. Akibat kondisi geografis tersebut  memerlukan tambahan transportasi. Kemudian  menyesuaikan juga dengan kondisi cuaca.

‘’Itu yang memang mempersulit meskipun jumlah penduduk, katakan seperti Lombok Timur relatif besar dibanding Bima dan Dompu. Tetapi  topografi wilayahnya di Bima dan Dompu cukup sulit,” jelasnya.

Kemudian tenaga yang dibayar oleh Bulog untuk melakukan pengemasan Rastra kurang. Saat ini, masyarakat yang dibayar untuk mengemas Rastra banyak yang bertani dan berladang.

Namun, kata Armansyah, pemerintah tidak mau tahu. Karean Bulog sudah diberikan anggaran termasuk untuk operasional seperti itu. “Itu jadi kendala,” tandasnya. (nas)