50 Persen Vila di Kawasan Senggigi Diduga Salahi Izin

Giri Menang (Suara NTB) –  Kepala Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar), M. Ilham mengakui banyak vila yang dibangun di kawasan wisata Senggigi diduga menyalahi izin. Bahkan dari 40 unit vila yang ada di kawasan wisata itu, hampir sebagian besar melakukan pelanggaran izin. Modus penyalahgunaan izin ini, warga asing memperalat warga lokal untuk mempermulus pengurusan izin.

Setelah beroperasi, vila yang tadinya mengantongi izin privat (pribadi) disalahgunakan. Pengelola vila menyewakan ke para pengunjung. Hal ini, jelasnya, sangat merugikan daerah dan pengelola hotel di kawasan ini. Karena pajak dari vila ini tidak bisa dipungut. Di samping pengunjung yang seharusnya menginap di hotel justru beralih ke vila, karena lebih murah.

Ilham menyebut 40 vila yang beroperasi di kawasan Senggigi tersebar di empat dusun, yakni Dusun Loco, Dusun Senggigi, Kerandangan dan Mangsit. Dari 40 vila ini, jelasnya, 50 persennya menyalahgunakan izin. Vila yang salahi izin ini, hampir semua menggunakan izin pribadi sebagai modus mengakali supaya tidak ditarik pajak. Padahal faktanya, pengelola menyewakan vila-vila ini.

 Disamping itu, desa melakukan teguran terhadap pengelola vila yang nakal. Desa selektif memberikan rekomendasi penerbitan izin, jika tidak memenuhi syarat, maka desa akan menolak memberikan rekomendasi. Desa juga memberlakukan awig-awig desa, sidak dusun. Sidak dusun ini dilakukan terhadap pengelola vila untuk mempertanyakan izin, ketenagakerjaannya.

 Sidak ini juga menyasar pengelolaan air bawah tanah (ABT) di masing-masing vila. Desa membuat ketentuan, supaya pemiliki vila memberikan satu saluran ABT ini ke pemukiman warga supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dikonfirnasi terkait hal ini, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi tak menampik, jika banyak vila bodong dan menyalahi izin khususnya di kawasan Senggigi dan Sekotong. Keberadaan vila-vila bodong ini menyebabkan daerah rugi hingga miliaran rupiah, sebab keberadaannya tidak memberi kontribusi bagi daerah.

Menurutnya, pihak PPKD tidak bisa memungut pajak vila bodong, sebab vila ini tidak bisa dimasukkan dalam daftar potensi yang dipungut. Bangunan bodong ini kebanyakan tidak berizin, namun beroperasi. Dari catatan dinas terkait jumlah vila yang terdaftar hanya 19, dari jumlah vila ini pun hanya dua vila yang membayar pajak. Sedangkan sebagian besar tidak dipungut pajak, dengan alasan vila pribadi. Pihaknya menyayangkan vila pribadi ini izinnya disalahgunakan. ‘’Tadinya vila pribadi, namun disewakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,’’ ujarnya. (her)