50 Persen Titik Parkir akan Gunakan Non Tunai

M. Saleh. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram menargetkan 50 persen titik parkir tepi jalan umum menggunakan sistem non tunai. Selain mengoptimalkan pendapatan, juga mengantisipasi potensi kebocoran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan, semetara ini, sudah 73 titik quick response (QR) diterbitkan. Artinya, 60 titik parkir seperti Pasar Cakranegara dan lokasi lainnya menggunakan sistem non tunai. Sistem ini cukup efektif mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Uang disetor pengunjung langsung masuk ke kas daerah. “Sistem ini akan kita perluas lagi seperti ke Pasar Perumnas dan titik lainnya,” kata Saleh ditemui, Selasa, 6 April 2021.

Iklan

Sebagai komitmen pelaksanaan sistem non tunai, pihaknya telah meminta jukir memperbaharui surat perintah tugas mereka. Surat perintah akan keluar bilamana ada komitmen melaksanakan sistem non tunai tersebut. Jika tidak disetujui maka tidak dikeluarkan surat perintah tugas dan mereka dikategorikan jukir liar dan akan ditertibkan.

Saleh menegaskan, sampai akhir Desember, ditargetkan penerapan sistem non tunai di 50 persen dan 700 lebih titik parkir tepi jalan umum di Kota Mataram. “Kita targetkan akhir tahun ini sudah ada 50 persen non tunai,” tegasnya.

Dia memahami bahwa meski diterapkan non tunai masih saja jukir menerima uang secara tunai. Oleh karenanya, perlu pengawasan yang melibatkan tim. Dibandingkan dengan sistem konvensional seperti saat ini, sebenarnya non tunai efektif karena uang 100 persen masuk ke kas daerah. Kesulitan selama ini adalah memaksa jukir membayar bruto. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 mengenai petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum mewajibkan jukir menyetorkan seluruh pendapatan 1×24 jam di setor ke kas daerah. “Di situlah letak kesulitannya kalau tidak di-back up oleh sistem,” jelasnya.

Selama ini jukir datang ke kantor menyetor secara tunai. Kebiasaan seperti ini akan menjadi sumber fitnah. Di satu sisi, koordinator lapangan dimiliki untuk menagih hanya tujuh orang. Kalau korlap diminta menarik langsung tidak mampu dengan luas dan jumlah titik tersebar di Kota Mataram. Oleh karena itu, non tunai digunakan mempermudah jukir serta menghindari terjadinya kebocoran PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional