50 Persen Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer

Ilustrasi BLT DD (Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Kebijakan itu dinilai tepat. Namun sekolah juga diharapkan cermat dalam mengalokasikan gaji guru honorer.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., pada Selasa, 11 Februari 2020 menyambut baik kebijakan itu, terlebih lagi dalam situasi kekurangan guru saat ini. “Proporsi penggunaan dana BOS 50 persen untuk membayar guru honorer sangat membantu sekolah dalam mengatasi kekurangan guru PNS untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB,” ujarnya.

Iklan

Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Dari keterangan di situs resmi Kemendikbud disebutkan, guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik) pada 31 Desember 2019. Dengan ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dihubungi Selasa, 11 Februari 2020 juga menganggap bagus kebijakan tersebut. Namun menurutnya perlu disepakati standar pembayaran seorang guru honor. Pihaknya akan mendiskusikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan organisasi guru. “Apa kriterianya, apakah mempergunakan tahun lama bekerja atau standar lain atau tidak ada standar atau pukul rata? Ini yang akan dibicarakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., memandang dari aspek kebijakan, bahwa kebijakan itu bagus. Tantangannya ada pada kepala sekolah dan tim BOS, mereka harus cermat dalam mengalokasikan dana berdasarkan skala prioritas. Jangan sampai operasional sekolah tidak optimal karena fokus untuk bayar honor.  Ia menegaskan, pembayaran honor harus menggunakan standar yang jelas. “Siapa yang berhak menerima, apa status kepegawaiannya, berapa dan apa standar biayanya. Apakah per jam pelajaran atau UMP,” katanya.

Ketua MKKS SMA Kota Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan kebijakan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honor sebagai kabar gembira bagi guru honorer. Menurutnya kebijakan itu akan berpengaruh terhadap motivasi guru honorer yang selama ini belum mendapat perhatian yang layak. Secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di sekolah. “Selamat untuk para guru honorer, semoga ini segera terealisasi dan bukan masih sebatas wacana,” ujar Sahnan yang juga Kepala SMAN 6 Mataram ini.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti juga menyambut baik kebijakan itu karena bertujuan positif untuk kesejahteraan guru honorer. Dengan adanya kebijakan itu, Mendikbud dinilai memikirkan kesejahteraan guru honorer. “Pada dasarnya bagus banget asal tidak membuat sekolah kalang kabut karena kekurangan dana untuk biaya operasional sekolah. Ketika ada kebijakan baru, artinya pak menteri harus memiliki solusi yang terbaik untuk sekolah agar semua bisa jalan,” katanya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram, Drs. Saptadi Akbar mengatakan keberadaan guru honorer diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru ASN. Dengan adanya syarat tertentu guru honorer yang diberikan sesuai ketentuan baru, dimaksudkan agar sekolah tidak seenaknya mengangkat dan memberhentikan guru honor. Dengan begitu keberadaan guru honorer bisa terdata dengan baik.

“Mengenai pembayaran gaji honorer yang bisa mencapai maksimal 50 persen dari dana Bos dimaksudkan agar guru-guru honor bisa menerima gaji mendekati kelayakan, paling tidak mendekati UMP agar bisa lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya, dan sekolah betul-betul secara riil menganggarkan dari dana BOS-nya tanpa harus mencarikan lagi sumber-sumber lainnya untuk menggaji guru honorer tersebut,” ujar Saptadi Akbar yang juga Kepala SMPN 1 Mataram.

BOS merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa dan disalurkan melalui pemerintah provinsi (transfer daerah). (ron)