48.874 PBI JK di Sumbawa Dinonaktifkan

Mirajuddin. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak 48.874 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)  APBN di Kabupaten Sumbawa dinonaktifkan. Peserta BPJS gratis tersebut dinonkatifkan sejak 1 Oktober 2021 lalu.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Mirajuddin, S.T, menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan sebanyak 260.339 jiwa PBI JK untuk Kabupaten Sumbawa. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tanggal 15 September 2021. Dari jumlah tersebut dinonaktifkan sebanyak 48.874 jiwa. Dengan rincian NIK tidak ditemukan 30.490 jiwa, data ganda 12.747 jiwa, pindah segmen 1.494 jiwa dan meninggal 4.143 jiwa. “Mulai 1 Oktober 2021 dinonaktifkan sebanyak 48.874 jiwa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 8 Oktober 2021.

Iklan

Setelah dinonaktifkan, jelasnya, jumlah PBI JK yang tersisa =sebanyak 212.504 jiwa. Terdiri dari 184.937 jiwa PBI DTKS dan 27.567 jiwa non DTKS. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan verifikasi terhadap peserta PBI non DTKS. Jika tidak maka akan dinonaktifkan secara bertahap. “Tugas kita sekarang adalah melakukan verifikasi terhadap yang non DTKS. Artinya kalau tidak kita verifikasi dan tidak segera masukkan ke dalam DTKS, maka ini akan dinonaktifkan secara bertahap oleh Kementerian Sosial. Kami diberi waktu selama dua bulan untuk melakukan verifikasi yakni sampai  November,” terangnya.

Terhadap yang dinonaktifkan, pihaknya berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Katakanlah misalnya karena NIK tidak ditemukan, jika masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setelah diverifikasi bisa langsung aktif 2×24 jam. Termasuk juga yang sedang dilakukan verifikasi, selama 6 bulan bisa langsung diaktifkan. Setelah nonaktif, nanti butuh proses untuk dimasukkan dalam DTKS terlebih dahulu barulah diaktifkan. “Jadi ketika ada mastarakat yang katakanlah tiba-tiba sakit kemudian masuk rumah sakit BPJS nya nonaktif, bisa langsung segera diajukan ke kami untuk kami aktifkan selama 2×24 jam dengan syarat dia masuk DTKS. Kalau non DTKS nanti ada solusi lain mungkin dengan bansos atau apa,” terangnya.

Terkait verifikasi, pihaknya pun sudah memulai sejak Juli 2021 lalu. Dari 165 desa/kelurahan, ada 86 yang sudah memberikan data dan selesai verifikasi. Sisanya 79 desa yang belum. “Ini yang sedang kita kejar. bahkan Pak sekda tadi hasil rapat rekonsiliasi data penerima PBI JK, akan mengundang seluruh kepala desa dan camat untuk melakukan sosialisasi dan menekankan untuk segera pemutakhiran data,” bebernya.

Langkah percepatan lainnya, lanjutnya,  pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan terhadap yang non DTKS. Apakah masih berada di Sumbawa, belum meninggal dan lain sebagainya.  “Makanya kita verifikasi lagi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, untuk pengecekan status keaktifan BPJS, dapat dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan care center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) pada whatsapp 08118750400, Aplikasi Jaga KPK (https://jaga.id/home), dan Kantor BPJS Kesehatan terdekat. (ind)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional