420 Hektar Lebih Pemukiman di Lobar Masih Kumuh

Nanda Kurniawan. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kawasan pemukiman kumuh di Lombok Barat bertambah tahun 2020 ini hingga 420,65 hektar. Luas kawasan pemukiman kumuh ini bertambah sekitar 300 hektar lebih dari sebelumnya mencapai 103 hektar. 420,65 hektar kawasan kumuh ini tersebar di 56 desa hampir di semua kecamatan di Lobar. Kawasan kumuh ini sendiri menjadi pemicu persoalan kesehatan dan sosial, seperti kemiskinan. Akan tetapi alokasi anggaran untuk penanganannya masih minim. Tahun ini hanya Rp500 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Permukiman pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lobar, Nanda Kurniawan ditemui di kantornya, Kamis, 22 Oktober 2020 mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya dan ditetapkan SK Bupati pada tahun 2016 kawasan kumuh ini mencapai 230 hektar tersebar di 25 desa. Tahun 2019, berdasarkan hasil survei dan kajian kawasan kumuh ini berhasil ditangani sehingga menurun menjadi 103 hektar. Terdapat penurunan drastis hingga 50 persen. “Tapi setelah dilakukan analisis dan survei lagi secara global, banyak muncul kawasan kumuh baru tahun 2020, berdasarkan SK pak Bupati mencapai 420,65 hektar. Tersebar di 56 desa,” sebutnya.

Iklan

Lebih lanjut dijelaskan, penyebab kawasan kumuh ini karena perilaku masyarakat. Lalu kondisi infrastruktur pemukiman seperti drainase sudah tak layak seiring perkembangan waktu. Dulu di suatu kawasan ada kali dan saluran, namun sekarang sudah tertutup bangunan sehingga tidak berfungsi dan memicu kekumuhan. “Ini PR kita kedepannya,” jelas dia.

Disamping itu, dampak gempa 2018 lalu juga masuk penyebab kawasan kumuh.  Indikator kawasan itu dikategorikan kumuh, lanjut dia, dari segi fisik diantaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, saluran drainase, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah. Sedangkan dari segi non fisik, ada proteksi kebakaran, sosial ekonomi masyarakat.

Dana penanganan kawasan kumuh ini masih minim dan dialokasikan Rp500 juta. Untungnya, dalam pengentasan kawasan kumuh ini ada juga dukungan dari aspirasi DPRD. Itupun diarahkan untuk pembangunan sarana seperti MCK tersebar, sehingga masih banyak kawasan yang belum terpenuhi kebutuhan MCK secara layak. “Anggarannya minim untuk penanganan kawasan kumuh, hanya Rp500 juta tahun ini,” ujar dia. Terbatasnya anggaran kata dia, maka pihaknya tidak bisa sendiri yang menangani kawasan kumuh. Sehingga perlu kolaborasi dengan OPD terkait.

Termasuk pihaknya mendorong peranan pihak swasta. Ketika ada pengembang perumahan yang dibangun, diharuskan membangun sarana pendukung di kawasan desa setempat.”Ini sudah masuk dalam rekomendasi izin perumahan, paling tidak harus membangun rumah kumuh di sana, kalau rumah sudah bagus maka dari infrastruktur yang lain,” ujar dia. Tahun 2021, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Pihaknya juga sudah mengusulkan penanganan kawasan kumuh ke pusat, karena memungkinkan dibantu mengingat luas kawasan kumuh diatas 400 hektar.

Kedepan menurut dia, perlu skala prioritas dalam penanganan kawasan kumuh ini. Artinya ditangani per zonasi mengacu skala prioritas. Karena dampak dari kawasan kumuh ini pemicu berbagai persoalan, seperti stanting, dan kemiskinan. “Karena dampaknya saling kait mengkait, pemicu stunting dan kemiskinan juga,” imbuh dia. Lebih-lebih pengentasan permukiman kumuh ini masuk dalam program RPJMD Lobar. (her)