41 Hektar Lahan Pertanian di Mataram Berubah Fungsi

Buruh tani di perswalahan jalan TGH. Faisal Kelurahan Mandalika menanam padi, Rabu 5 Desember 2018. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Persetujuan substansi revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram telah dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional membuka peluang semakin tergerusnya lahan pertanian di Kota Mataram. Periode Januari hingga November ini, tercatat 41 hektar lahan pertanian beralihfungsi.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, sejauh ini belum ada titik – titik yang ditentukan oleh Pemkot Mataram sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B).

Iklan

Penentuan ini tidak bisa sembarangan. Pertama, ada keterkaitannya dengan infrastruktur. Dan, kedua, pemilik lahan. Sebaliknya, jika telah diberikan penanda maka lahan tersebut sudah tidak boleh lagi diganggu. “Sehingga dicari aman lahan karena 2031 tidak boleh diganggu,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Rabu 5 Desember 2018.

Dinas Pertanian mengidentifikasi lahan pertanian yang belum tersentuh oleh pembangunan di wilayah Kecamatan Sandubaya dan Sekarbela bagian selatan. Akan tetapi sebagian, pemilik lahan telah mendesain jalan. Alihfungsi secara besar – besar diakui Mutawalli memang tidak ada. Hanya persoalannya perubahan fungsi lahan sifatnya kecil, tapi banyak. “Ini yang kita khawatirkan. Sedikit tapi di banyak titik,” keluhnya.

Periode Januari hingga November saja diketahui ada alihfungsi lahan seluas 41 hektar. Perubahan fungsi lahan pertanian paling banyak untuk rumah dan kantor. Dia menambahkan, luas lahan pertanian masih jadi perdebatan. Pihaknya mencatat berdasarkan laporan kelompok tani, lahan pertanian tersisa 1.884 hektar. Data satelit oleh Bappeda mencatat 1.600 hektar. Sedangkan, Kantor ATR/BPN sesuai data terbaru menyebut sekitar 1.500 hektar. “Dari Kementerian Pertanian meminta kita mengacu hasil pengukuran dari BPN,” sebutnya.

Dinas Pertanian masih menunggu pondasi RTRW. Dari peta itu akan terlihat kawasan mana saja yang boleh dibangun atau tidak. Karena, jika telah dikeluarkan LP2B maka kawasan tersebut tak dibangun lagi. “Kita akan pasangkan plang nanti,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan pemilik lahan? Muttawali mengatakan, ini yang menjadi persoalan. Akan tetapi, semuanya akan dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Nanti dikoordinasikan dengan perizinan,” cetusnya. (cem)