400 Rumah Kumuh akan Direhab

Salah satu RTLH di Gang Darma 1 Lingkungan Muhajirin, Sayang-Sayang, yang perlu direhab. Untuk tahun 2021, Pemerintah Pusat telah menyetujui penanganan 400 unit RTLH di Kota Mataram dengan besaran bantuan yang juga bertambah, dari Rp17,5 juta menjadi Rp20 juta.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB)  – Pemerintah pusat mengabulkan penanganan 400 unit rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH) yang diajukan Pemkot Mataram. Di mana jumlah bantuan yang diberikan untuk masing-masing unit dipastikan bertambah, dari Rp17,5 juta menjadi Rp20 juta.
Yang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kita sudah dapat kepastian hanya 52 kepala keluarga (KK) yang dapat, dan hasil koordinasi kita dengan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan ada sekitar 350 unit untuk BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Jadi totalnya sekitar 400 unit, ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H M Kemal Islam, Minggu, 27 Desember 2020.

Diterangkan, seluruh anggaran pengelolaan untuk penanganan RTLH tersebut akan dikelola oleh Disperkim Kota Mataram. Anggaran yang dibutuhkan sendiri telah dikirimkan oleh pemerintah pusat dan langsung masuk ke dalam APBD Kota Mataram 2021.

Kendati yang disetujui hanya 400 unit, Kemal menyebut pihaknya sebelumnya telah mengajukan 2.000 lebih unit RTLH ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengajuan tersebut antara lain 150 KK untuk penanganan dari DAK, kemudian 2008 KK diajukan untuk program BSPS. Itu dari pendataan sebulan lalu. Sudah divalidasi dan sudah kita kirim datanya ke kementerian, jelasnya.

Untuk 52 KK yang terakomodir melalui DAK sendiri telah disiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar yang telah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2021. Terkait kenaikan besaran bantuan RTLH sendiri disebutnya berdasar pada penilaian kenaikan harga barang yang diantisipasi.
Ada evaluasi juga kalau yang Rp17,5 juta itu hanya bisa pengerjaan bagian bawah saja, jelas Kemal. Di mana bantuan yang diberikan disebutnya telah termasuk ongkos untuk tukang yang dibutuhkan.
Di sisi lain, pihaknya menjadwalkan pendataan menyeluruh untuk kondisi perumahan masyarakat di Kota Mataram dapat dilaksanakan pada 2021 mendatang. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk memetakan progres penanganan RTLH yang sudah dilakukan.

Kita belum pernah melakukan pendataan secara keseluruhan. 2021 baru kita pendataan total, bagaimana kondisi rumah di Mataram. Termasuk nanti di dalamnya kita dapat data berapa jumlah pasti RTLH ini, tandasnya. (bay)