385 ASN KSB Siap Diserahkan ke Provinsi

Taliwang (Suara NTB) – Sebanyak 385 Aparatur Sipil Negara (ASN) kini siap diserahkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke Pemprov NTB. Pengalihan ratusan pegawai ini adalah bagian rangkaian penyerahan sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Semua pegawai ini berkasnya sudah ditandatangani pak Sekda untuk diserahkan ke provinsi,” terang kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan, Kamis, 6 Oktober 2016.

Iklan

Ia mengatakan, sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku sementara baru pegawai berstatus ASN yang siap diserahkan datanya ke provinsi. Sementara data pegawai non ASN yang selama ini mengabdi di bidang urusan yang kini telah dialihkan ke provinsi belum ada kebijakan untuk ditindaklanjuti. “Provinsi sementara ini belum mengeluarkan kebijakan apa pun soal pegawai non ASN. Karena memang belum ada ketentuan atau instruksi yang mengaturnya sejauh ini dari pusat,” sebutnya.

Menurut Abdul Malik, proses penyerahan personel ke provinsi sejauh ini relatif sudah rampung. Saat ini Pemda KSB tengah menunggu kebijakan lanjutan provinsi mengenai prosedur penyerahannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB, Drs. Mukhlis, M.Si menjelaskan, dari 335 personel dari SMA dan SMK itu, sebanyak 298 berstatus sebagai guru, 26 orang tenaga administrasi dan sisanya sebanyak 13 orang sebagai pengawas sekolah. “Dari kita (KSB) ada sebanyak 10 SMA dan 8 SMK yang kita serahkan ke provinsi,” terangnya.

6 - mukhlis

 Mukhlis (Suara NTB/bug)

Secara keseluruhan Mukhlis mengaku, dokumen P3D penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah SMA dan SMK di KSB sudah tuntas. Tidak saja personelnya, aset dan berkas dokumennya pun sudah disiapkan sejak lama. “Kalau jadwalnya kan bulan ini (Oktober) sudah diserahkan ke provinsi. Tapi kita tidak tahu sejauh mana prosesnya karena yang urus itu Sekretariat Daerah,” paparnya.

Meski mengklaim siap untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, Mukhlis mengaku, pihaknya juga belum mengetahui mengenai nasib para pegawai non ASN yang selama ini telah mengabdikan diri di sekolah. Hal ini dirasakannya cukup berat, sebab sejauh ini belum ada kebijakan dari pusat untuk memastikan nasib para tenaga non ASN itu ke depannya. “Di tempat kita ini ada 177 pegawai non ASN. Nah kalau ditanya selanjutnya bagaimana nasib mereka, kami pun belum bisa jawab,” imbuhnya. (bug)