340 Ribu Hektar Hutan di NTB Rusak

0
Madani mukarom (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Luas tutupan kawasan hutan di NTB dari waktu ke waktu perlahan semakin meningkat. Namun demikian, masih ada tugas berat yang harus diselesaikan. Mengingat, tingkat kerusakan kawasan hutan di NTB nyatanya juga masih memprihatinkan. Dari total 1,07 juta hektar luas hutan ini yang tercatat, sekitar 34 persen atau 340 ribu hektar di antaranya masih dalam kondisi rusak dan gundul.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukarom, saat dikonfirmas Suara NTB, usai menyerahkan bantuan alat biopori di Kelurahan Leneng Praya, Lombok Tengah (Loteng), Senin, 27 Desember 2021. “Data terakhir dari Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan, luas hutan tutupan di NTB pada angka 66 persen. Itu artinya, masih ada sekitar 34 persen yang masih dalam kondisi rusak,” sebutnya.

IKLAN

Kerusakan kawasan hutan didominasi kawasan hutan di Pulau Sumbawa. Di mana dari mulai perbatasan Sumbawa hingga Dompu dan Bima, sebagia besar kawasan hutanya sudah rusak. Sementara untuk di pulau Lombok, relatif masih baik. Dengan kerusakan kawasan hutan paling parah terjadi di wilayah selatan.

“Kalau di pulau Sumbawa sekitar 80 persen kawasan hutannya rusak. Kalau di pulau Lombok relatif lebih kecil tingkat kerusakannya. Kecuali di wilayah bagian selatanya, kerusakan kawasan hutannya cukup parah,” ujarnya.

Penyebab kerusakan kawasan hutan di NTB cukup bervariasi. Masing-masing daerah penyebab dominannya berbeda-beda. Tapi kalau dikalkulasikan secara umum, alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian jadi pemicu paling utama. Terutama di pulua Sumbawa dan wilayah selatan pulau Lombok.

Di mana banyak kawasan hutan yang dirambah dan digunakan sebagai tempat bercocok tanam, untuk tanaman semusim, semisal jagung. Sedangkan untuk wilayah utara, kerusakan kawasan hutan dikarenakan penyerobotan lahan hutan untuk tanaman di luar tanaman hutan. Seperti pohon pisang dan tanaman semusim lainnya.

Untuk mengembalikan kondisi hutan yang rusak tersebut, pemerintah provinsi sejak beberapa tahun terakhir terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, khususnya yang ada di lingkar kawasan hutan. Agar bisa bersama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Dengan mendorong pemerintah desa menyiapkan dukungan anggaran untuk penyiapan bibit pohon yang bisa ditanam di kawasan hutan.

Pohon yang ditanam pun diupayakan pohon produktif, bukan kayu. Semisal pohon buah-buahan. Jadi bukan pohonnya yang diharapkan, tetapi buahnya. Dengan begitu, fungsi konsevasinya tetap bisa berjalan. Namun masyarakat sekitar bisa tetap memperoleh manfaat dari buah yang dihasilkan dari pohon.

“Memang ini butuh waktu serta kerja keras bersama semua pihak. Dan, memang peran lapisan masyarakat sangat diharapkan dalam hal ini. Karena tidak akan bisa pemerintah bekerja sendiri, kalau tidak didukung oleh masyarakat,” terangnya.

Kalaupun masyarakat tidak bisa ikut terlibat dalam mengembalikan kondisi hutan, dengan melakukan penghijauan atau sejenisnya, paling tidak masyarakat tidak ikut-ikutan merusak kawasan hutan.

“Pemprov NTB sendiri menargetkan bisa mengembalikan kondisi kawasan hutan sekitar 154 ribu hektar dalam beberapa tahun kedepan. Dan, saat ini capaianya sudah sekitar 44 persen. Tapi tetap semua butuh kerja keras serta dukungan semua pihak di daerah ini,” tutup Madani. (kir)