3 Tahun Zul – Rohmi, PePADu Plus & Zero Unprosuderal PMI Atasi Pengangguran dan PMI Ilegal

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Nakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi dalam sebuah kegiatan pelatihan ketenagakerjaan. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Tiga tahun pemerintahan Gubernur NTB dan Wakilnya, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dua program unggulannya adalah PePADu Plus dan Zero Unprosedural.

Dinas tenaga kerja dan transimigrasi menjadi OPD strategis di lingkup birokrasi pemerintah dan menjadi salah satu leading sektor menjadi tulang punggung bagaimana mengatasi pengangguran, peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM) temasuk bagaimana menyambungkan para pencari kerja dengan dunia industri yang ada untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan terobosan program kegiatan yang konkret.

Iklan

Menurut Kepala Disnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi saat ini tantangan besarnya bagaimana menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data terakhir jumlah TPT mencapai 3,93 persen alias 109.700 dari jumlah angkatan kerja sebesar 2,75 juta. Angka pengangguran terbuka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Oktober 2020 sebesar 4,22 persen.

Sesuai dengan RPJMD, Disnakertrans Provinsi  NTB membantu gubernur pada misi kelima yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Tugas utama dari Disnakertrans Provinsi NTB adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan produktif. Sehingga kompeten dalam mengisi kesempatan kerja lokal maupun peluang kerja dalam dan luar negeri.

Disnakertrans Provinsi NTB melaunching dua program unggulan pertama yaitu program Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau PePaDu Plus ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan Calon Pekerja migran infonesia (CPMI) yang ingin bekerja diluar negeri.

Bagi pencari kerja yang belum terserap di dunia industri, maka diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal dan akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas dinas terkait seperti perindustrian maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru juga dilakukan peningkatan produktivitas.

PePaDu Plus ini merupakan inovasi dari implementasi program  strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yaitu Revitalisasi BLK yang diamanahkan dalam RPJMD NTB. Dan sejak 2020 sekitar 12 ribu pencari kerja yang dilatih dan yang terserap didunia industri baru 60 persen. Beberapa kelompok penerima manfaat misalnya pemberdayaan PMI Purna ini juga diberikan pelatihan mengembangkan wisarausaha mandiri.

Program kedua Disnakertrans adalah zero unprosedural Pekerja migran indonesia  merupakan wujud kasih sayang pemerintah daerah untuk  benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap warga NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Maka mereka harus dipastikan berangkat secara prosedural. Karena sudah terbukti bahwa PMI yang berangkat secara prosedural memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Bahkan tidak sedikit diantaranya setelah pulang kampung Mereka rata-rata sukses membangun wira usaha mandiri. Sehingga layaklah mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Sebab remintansi yang dikirim oleh para PMI, rata-rata  setiap bulan mencapai Rp24 miliar lebih. Sehingga dapat dibayangkan multiplayer efeck yang ditimbulkan dengan adanya peredaran uang di kampung yang diterima para keluarga dari kiriman uang dari PMI di luar negeri akan berdampak nyata dalam menghidupkan perekonomian masyarakat.

Akan tetapi bertolak belakang dengan PMI yang mengambil jalan pintas, berangkat secara non prosedural, risikonya sungguh sangat menyedihkan. Bukan hanya, tidak adanya jaminan perlindungan untuk mendapatkan upah dan hak-hak yang layak melainkan juga banyak kemungkinan yang terjadi seperti, penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, bekerja melebihi jam kerja dan lain-lain, bahkan keselamatan jiwanya terancam.

Sudah banyak cerita pilu yang menimpa PMI Non prosedural, yang memprihatikan. Jangan sampai kisah pilu seperti itu akan menimpa warga NTB  di masa mendatang. ’’Mari kita teguhkan komitmen dan bergandeng tangan untuk mewujudkan zero unprosedural pengiriman PMI ke luar negeri. “Cita-cita NTB Gemilang akan segera terwujud,” demikian Gede. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional