3.225 Batang Kayu Sonokeling Diamankan, Pemprov Bentuk Pos Gakkum di Pulau Sumbawa untuk Berantas Perusakan Hutan

Barang bukti (BB) kayu yang akan dikirim keluar NTB berhasil diamankan petugas di lapangan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Pos Penegakan Hukum (Gakkum) di Pulau Sumbawa, dalam rangka memberantas perusakan hutan di daerah tersebut. Pembentukan Pos Gakkum tersebut untuk memudahkan koordinasi, kolaborasi,  efektivitas dan sinergitas dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pulau Pumbawa.

“Pembentukan Pos Gakkum Pulau Sumbawa merupakan kebutuhan, harapan masyarakat dan kepentingan untuk pelayanan kepastian hukum bidang Gakkum Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” kata Kasi Penegakan Hukum (Gakkum) Bidang Perlindungan Hutan KSDAE Dinas LHK NTB, Astan Wirya, S.H., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 3 Maret 2021.

Iklan

Ia mengatakan, Kepala Dinas LHK NTB, akan segera menetapkan legalitas kedudukan, melengkapi struktur, sarpras, personel, perencanaan program anggaran Pos Gakkum Pulau Sumbawa bersifat non struktural. Wirya menjelaskan, pembentukan Pos Gakkum Pulau Sumbawa ini juga merupakan bagian dari tindaklanjut Instruksi Gubernur Nomor : 188.4.5-75/Kum Tahun 2020 tentang moratorium penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB.

Wirya mengatakan pascapemberlakuan moratorium penebangan dan peredaran kayu, memang upaya penyelendupan kayu keluar NTB sedikit marak. Pihaknya sedang menangani empat kasus tindak pidana kehutanan ini.

Pihaknya mengamankan barang bukti sebanyak 3.225 batang kayu jenis sonokeling dengan volume 78,0178 meter kunik, 3 unit truk fuso dan 1 unit truk sedang. Kemudian kayu jenis rimbang campuran sebanyak 31 batang dengan volume 2,6 meter kubik.

Sebelumnya, lewat Instruksi  Nomor : 188.4.5-75/Kum Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, Gubernur memberikan instruksi kepada Kepala Dinas LHK NTB, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Penyelenggara Pelabuhan se-NTB. Kemudian, Pimpinan Institusi Unsur Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas P3H) NTB,  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB dan Bupati/Walikota se-NTB.

Gubernur meminta Kepala Dinas LHK NTB harus menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan oleh pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutaan. Kemudian menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan, perladangan dan pembukaan lahan oleh masyarakat di luar kawasan hutan.

Selanjutnya, menghentikan sementara pemberian izin baru pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Selain itu, meningkatkan operasi pengamanan di kawasan hutan melalui kegiatan patroli dan penjagaan secara ketat terutama di titik-titik rawan. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional