3.054 Huntap Habiskan Rp 1,5 Triliun

Mohammad Rum dan Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian PUPR bersama BPBD terus memacu target penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa Lombok – Sumbawa. Tercatat baru 3.054 unit sedang dalam proses penyelesaian, diproyeksikan menghabiskan anggaran hingga Rp 1,5 triliun. Pada tahap berikutnya akan dicairkan Rp1,2 triliuan untuk kelanjutan pembangunan Huntap.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB per Kamis (20/12) lalu, 3.054 unit Huntap yang sedang dalam penyelesaian, terdiri dari jenis Rumah instan sederhana sehat (risha), Rumah Instan konvensional (Riko) dan rumah instan kayu (Rika).

Iklan

‘’Huntap korban gempa yang sedang dalam penyeselesaian dibangun sudah sekitar 3.054 unit Huntap, dengan dana sebesar Rp1,5 triliun,’’ kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB, Jumat (21/12).

Rinciannya, di Kota Mataram Huntap jenis Risha sudah mencapai 429, jenis Riko mencapai 61 unit, dan jenis individu 4 unit. Lombok Barat, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan berjumlah 141 unit. Huntap jenis Riko sebanyak 79 unit dan Huntap jenis individu 1 unit. Kabupaten Lombok Utara, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 64 unit, Huntap jenis Rika sebanyak 16 unit.

Kabupaten Lombok Tengah, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 357 unit, Huntap jenis Riko sebanyak 208. Kabupaten Lombok Timur, Huntap jenis Risha adalah sebanyak 531 unit, Huntap jenis Rika 87 unit, Huntap jenis Riko 94 unit, Huntap jenis RCI (Rumah Cetak Indonesia) 8 unit, dan individu sebanyak 45 unit.

Di Pulau Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 60 unit, huntap jenis Rika sebanyak 88 unit, Huntap jenis Riko 240 unit, dan di Kabupaten Sumbawa, Huntap jenis Risha sebanyak 212, Huntap jenis Rika sebanyak 275 unit, dan Huntap jenis Riko sebanyak 214 unit.

‘’Insya Allah minggu depan akan dicairkan lagi sekitar Rp1,2 triliun. Jadi pemerintah saat sekarang tengah berupaya maksimal bekerja membangun Huntap ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,’’ jelasnya.

Pemerintah juga terus berupaya mempercepat terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) agar terjadi proses percepatan realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat.

‘’Hal itu sudah menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Bahkan sebagai implikasinya, Bank BRI diwajibkan tetap beroperasi di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu,’’ imbuhnya.

Sampai dengan saat ini, menurutnya, sudah terbentuk 1.800 Pokmas. Idealnya untuk merampungkan pembangunan Huntap bagi masyarakat yang mengalami tingkat kerusakan rumah berat, dibutuhkan sekitar 5000 Pokmas yang harus segera dibentuk sebagai suatu prioritas penanganan.

‘’Dan sesuai dengan Instruksi Presiden untuk menuntaskan pembangunan Huntap tersebut adalah sekitar Maret 2019 dengan membentuk 5000 Pokmas. Makanya kami sangat berharap kerjasama dari semua pihak untuk dapat membantu penuntasan pembangunan Huntap ini dengan mempercepat pembentukan 5000 Pokmas,’’ harapnya.

Operasi Teretorial

Terpisah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menjelaskan, turun tangan mendorong percepatan pembangunan Huntap, dengan pertimbangan kondisi masyarakat korban gempa membutuhkan hunian.

Pada Rabu (19/12) lalu,  ia bersama BPBD dan PUPR menggelar rapat percepatan pembangunan rumah warga yang terkena dampak gempa. Pihaknya akan melaksanakan operasi teritorial untuk membantu percepatan.

‘’Operasi tersebut merupakan bagian dari percepatan proses rehab rekon dengan harapan satu atau dua bulan kedepan terjadi perubahan pembangunan  yang signifikan,’’ kata Kolonel Ahmad Rizal.

Terkait dengan proses percepatan pembangunan, Danrem sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. ‘’Kami sudah koordinasikan dengan tim, BPBD dan PUPR tentang masalah-masalah yang tersumbat ini untuk diakomodir dengan mencari stimulan atau jalan keluar ke depan.Sehingga pembangunan Huntap pada bulan Januari nanti lebih cepat lagi,’’ harapnya.

Menurutnya, hingga saat ini, jumlah aplikator dan fasilitartor masih kurang dan juga menjadi hambatan dilapangan, sehingga perlu penambahan demi percepatan. (ars)