26 Pejabat Eselon II Pemkot Mataram Ikuti “Assessment”

Mataram (suarantb.com) – Sebanyak 26 pejabat eselon II Pemkot Mataram mengikuti assessment pada Rabu, 12 Oktober 2016. Jumlah tersebut berkurang sebanyak enam peserta dari 32 jabatan yang terdata sebelumnya untuk mengikuti assessment.

Beberapa SKPD memiliki kekosongan jabatan di antaranya Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan), Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi), dan Dinas Kebersihan Kota Mataram sehingga tidak ada pimpinannya yang mewakili. Satu pejabat tidak mengikuti proses assessment karena sakit yaitu Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin.

Iklan

Ketua tim assesor, Dr. Muazar Habibi menerangkan peserta yang tidak dapat mengikuti assessment akan dijadwalkan lain waktu. Assessment pada hari pertama yaitu tes psikologi yang 60 persennya terdiri dari uji kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kerja tim. Sementara 40 persennya berupa uji kemampuan kognitif.
Muazar Habibi menyampaikan hasil assessment kemudian akan dipadukan dengan evaluasi kinerja kepemimpinan. Evaluasi tersebut akan diselenggarakan selama dua pekan mulai Kamis, 13 Oktober 2016. “Selama 15 hari itu evaluasi per SKPD. Didatangi satu per satu,” paparnya.

Dalam evaluasi tersebut, tiap-tiap pejabat akan dinilai berdasarkan rekam jejak kepemimpinannya, termasuk kemampuan perencanaan, pengawasan dan pendelegasian. Evaluasi kinerja kepemimpinan ini pun akan melibatkan masyarakat. Masyarakat dapat menilai pejabat terkait sebagai masukan untuk tim assesor.

Berdasarkan dua tahap penilaian inilah kemudian tim assesor memberikan rekomendasi kepada Walikota Mataram. Akan tetapi, tim assesor tetap menjaga kerahasiaan hasil assessment dan evaluasi kinerja kepemimpinan. Muazar mengatakan, tim assesor hanya akan mempublikasikan kepada masyarakat kekurangan lembaga atau SKPD. Dengan demikian evaluasi tersebut dapat menjadi pedoman untuk lebih baik ke depannya. Sementara nilai pejabat perorangan akan tetap menjadi privasi Pemkot. “Kita tidak sampaikan itu karena itu ranahnya hanya kita sampaikan kepada Walikota,” ungkapnya. (rdi)