25 TDC Mahadesa Siap Beroperasi di Lombok Utara

Kunjungan Wabup KLU, ditemui Dirut GNE, Samsul Hadi, membahas program Mahadesa di Lombok Utara. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng  berkunjung ke kantor PT. Gerbang NTB Emas untuk melihat lebih dekat aktivitas bisnis TDC Mahadesa yang dipelopori oleh PT GNE, Selasa, 8 Juni 2021. Kedatangan orang nomor dua di KLU yang ditemani istrinya ini disambut oleh Komisaris Utama M.S Kasdiono dan Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi.

Dalam kesempatan ini, Samsul Hadi menjelasakan detail bisnis TDC Mahadesa. Kehadiran TDC Mahadesa diseluruh desa  di NTB mampu  menjadi pusat ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghidupakan motor bisnis utama melalui  kerjasama Bumdes di setiap desa. “Potensi ekonomi didesa sesungguhnya sangat luar biasa ketika diseriusi dan diurus dengan menggunakan manajamen yang baik dan professional,” tutur Hadi.

Iklan

Terlebih bila program ini mendapat dukungan dari para pemegang kebijakan (Steak holder) akan menjadi salah satu sektor yang bisa menyumbangkan kontribusi bagi pembangunan daerah. “Semoga Pak Wakil Bupati kita yang  milenial ini menjadi motivator sekaligus pendobrak ekonomi Lombok Utara yang dulunya hanya bertumpu di sektor pariwisata, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, Pariwisata saat ini sudah lumpuh total sehingga sumber ekonomi baru melalui TDC ini bisa menjadi solusi konkret dalam menghidupkan ekonomi Lombok Utara,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny  Karter menyatakan siap untuk bekerjama dalam mendukung pembangunan bisnis MAHADESA TDC di Kabupaten Lombok Utara dengan target 25 desa dalam waktu dekat. Dalam mewujudkan 25 TDC tersebut, Dany mengatakan akan segera membahasnya bersama dinas terkait serta melakukan inventarisasi desa yang akan bergabung dalam program ini.

“Kami akan segera membahasnya, saya targetkan 25 desa bersama Bumdes nya akan bergabung dalam TDC Mahadesa,  sudah saat nya kita berdayakan ekonomi perdesaan,” kata Danny. Pemkab Lombok Utara sendiri sampai saat ini memang tidak menerbitkan izin untuk pembangunan retail modern. Pemkab Lombok Utara kemungkinan akan mengembangkan potensi Badan Usaha Milik Desa yang akan menggantikan retail modern tersebut. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional