25 Persen Pemanfaatan Cukai Tembakau untuk Penegakan Hukum

Operasi gabungan Sat Pol PP dengan Bea Cukai yang ditujukan untuk mengidentifikasi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat.(Suara NTB/bea cukai)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB serius memberantas peredaran rokok ilegal di daerah.  Wujud keseriusan itu dengan alokasi anggaran 25 persen dari total transfer pusat ke daerah, peruntukan penegakan hukum dimaksud.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjelaskan, ada dua skema utama dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui penegakan hukum itu. Pihaknya  sebagai inisiator dan dalam pelaksanaan bersama sama penegak hukum.

Iklan

Skema itu, pertama program Pembinaan Industri. Yakni,  program ini diarahkan pada pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.

Kedua, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Uraian kegiatannya, penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat.

“Selain itu,  kepada pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ketiga, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan,” jelas Iswandi.

Selain langkah penegakan hukum melalui upaya persuasif tadi, ada juga yang langsung pada penegakan hukum.

”Skema ini masuk pada pola ketiga, yakni program pemberantasan barang kena cukai ilegal,” jelas Iswandi.

Uraiannya adalah, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal,  operasi bersama pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal dengan Kantor Bea Cukai yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Namun dalam pelaksanaanya diperlukan pengaturan realisasi sesuai juklak juknis.

Pertama, pendanaan kegiatan pemberantasan BKC ilegal diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi DJBC.

Kedua, pemerintah daerah membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum bekerjasama dengan Kantor Wilayah DJBC setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB sebagai penghasil tembakau, berhak mendapat dana transfer dari pusat dalam bentuk dana cukai. Disebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT, setidaknya Provinsi NTB mendapat Rp 318.716.620.000.  Anggaran ini tidak ujug-ujug dipakai, namun harus sesuai dengan nomenklatur juklak jukis.   Sebanyak 25 persen dari dana transfer itu diperuntukkan bagi penegakan hukum sesuai skema yang disebutkan.

Hal itu sesuai regulasi mengikat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206/PMK.07/2020.  Setidaknya terdapat lima kualifikasi yang jadi dasar penggunaan dana sumber cukai tersebut, di antaranya peningkatan kualitas bahan baku pembuatan rokok,   pembinaan industri industri  rokok yang ada di daerah,  pembinaan lingkungan sosial untuk meminimalisir dampak sosial dari produksi,  sosialisasi ketentuan bea cukai agar masyarakat paham norma norma terlarang. Kemudian  pemberantasan barang kena cukai ilegal dalam arti rokok tanpa izin.

Saat ini alokasi anggaran dan pemanfaatan sesuai dengan nomenklatur tersebut sedang berjalan di tingkat pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten dan kota. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional