23.000 Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan

ilustrasi foto suasana kantor bpjs kesehatan (suara NTB/dok).

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak 23.000 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan di Kabupaten Sumbawa kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan. Peserta PBI yang didanai APBD ini sudah dinonaktifkan sejak Januari lalu.

“Dari 82.853 PBI APBD, ada sekitar 23.000 yang kita nonaktif. Karena terindikasi tidak ada dalam Basis Data Terpadu (BDT). Ini mulai Januari kemarin,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mirajuddin, S.T.

Iklan

Langkah ini dilakukan, karena sudah menjadi ketentuan dari pusat, bahwa semua penerima bantuan harus tercantum namanya dalam BDT. Selain itu, karena adanya kenaikan iuran BPJS, sementara anggaran daerah terbatas.

“Dulu Jamkesmas segala macam itu, ternyata tidak berdasarkan data terpadu. Bahkan tidak dicantumkan ada NIK segala macam. Dimasukkan semuanya, tanpa dilihat masuk BDT atau tidak. Kan dulu BDT belum. Termasuk KIS. Kalau tidak ada dalam BDT, terpaksa dinonaktifkan,” sebutnya.

Kelemahaannya, kata Mirajuddin, pemutakhiran tidak dilakukan secara rutin. Sehingga diharapkan melalui desa dan kelurahan agar memverifikasi kembali data tersebut. Sehingga jika dari verifikasi dinilai layak masuk ke BDT melalui Musdes dan Muskel, nantinya bisa diusulkan berdasarkan kuota yang tersedia.

“Yang dinonaktifkan ini, kalau memang mendesak harapan kami bisa mandiri dulu untuk berobat. Tetapi ketika sudah diverifikasi dan layak masuk BDT, baru kita usulkan untuk dialihkan lagi ke BPJS gratisnya,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah menyampaikan ke pihak desa. Di mana setiap pertemuan dengan kepala desa dan camat, diinformasikan bahwa penerima bantuan BPJS, PKH termasuk Sembako, harus masuk dalam BDT. Makanya desa atau kelurahan  harus rutin melakukan musdes atau muskel. Supaya masyarakat yang betul-betul butuh bantuan dan belum masuk BDT harus dimasukkan. Sehingga pada saat ada bantuan bisa langsung diberikan. “Kami memang keterbatasan SDM. Sehingga hanya sampai desa saja kami sampaikan. Harapan kami desa untuk meneruskan terutama aktif melakukan pemutakhiran. Karena pemutakhiran ini ada di desa atau kelurahan. Data yang sudah dilakukan verifikasi validasi tidak akan diproses oleh sistem kalau tidak ada berita acara musdes atau muskel. Itu yang menjadi kuncinya,” jelasnya.

Dijelaskan lebih jauh, Kemensos menjamin semua yang ada dalam BDT akan dicover oleh PBI APBN. Buktinya beberapa waktu lalu ada sekitar 21 ribu kuota Sumbawa dari APBN. Pihaknya pun mendapatkan informasi dari BPJS ada sekitar 15 ribu yang harus didistribusikan dari dana APBN. Pemerintah pusat juga akan terus mendata di dalam BDT masyarakat yang belum memiliki BPJS akan diakomodir.

“BDT itu diberikan kesempatan 4 kali dalam setahun,  Januari, April, Juli dan Oktober. Artinya kalau sudah diverifikasi dimasukkan di April, kalau sudah di SK-kan oleh Menteri BDT-nya, baru nanti kita daftarkan lagi di BPJS,” pungkasnya. (ind)