22 Ribu Lebih KK di Lobar Tinggal di Rumah Kumuh

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar) mencatat 22 ribu lebih rumah yang dihuni masyarakat setempat tak layak huni. Untuk mengentaskan rumah kumuh ini kemampuan pemda terbatas hanya 1000 lebih setahun, sehingga butuh waktu 20 tahun untuk mengentaskan rumah kumuh.

Kepala BPMPD Lobar, H. L. Surapati menyebutkan data jumlah rumah kumuh mengacu tahun 2015 sebanyak 22.061 unit. Puluhan ribu rumah kumuh ini tersebar hampir di seluruh kecamatan. “Jumlah rumah kumuh mencapai 22 ribu unit lebih, itu tersebar di semua kecamatan,” jelasnya, Selasa, 9 Agustus 2016.

Mantan Staf Ahli Bupati ini menjelaskan, jika dibandingkan  jumlah rumah kumuh ini dengan kemampuan pemda mengentaskan masih jauh. Sebab dalam setahun yang mampu dientaskan rumah kumuh 1000 lebih, itupun dikeroyok oleh kabupaten, provinsi dan pusat.

Dengan jumlah rumah kumuh mencapai 22 ribu lebih, diperkirakan perlu waktu puluhan tahun untuk bisa menangani rumah kumuh, jika kemampuan hanya mampu menangani 1.000 unit per tahun. Terbatasnya penanganan rumah kumuh ini tak lepas dari persoalan klasik, minimnya anggaran daerah. Karena itu perlu usulan pemda ke depan akan terus bertambah, karena masyarakat membutuhkan bantuan.

Untuk penanganan rumah kumuh tahun ini mencapai 1.170 unit yang bersumber dari bantuan APBD kabupaten, provinsi dan APBN. Dirinci, bantuan dari APBD kabupaten menyasar 635 unit tersebar merata di 10 kecamatan. Total anggaran ini jelasnya, mencapai Rp 5 miliar lebih. Jumlah bantuan penanganan rumah kumuh provinsi 150 unit dengan anggaran per unit 25 juta. Bantuan provinsi ini khusus untuk pembangunan baru. Penerima bantuan tersebar di dua desa di dua kecamatan, yakni Desa Taman Sari Gunungsari dan Eyat Mayang Kecamatan Lembar.

Sedangkan bantuan dari APBN Lobar memperoleh jatah 385 unit. Jumlah ini tersebar di tiga kecamatan, yakni masing-masing Desa Buwun Mas dan Taman Baru Kecamatan Sekotong, Desa Batu Mekar Kecamaran Lingsar. Sementara di Kecamatan Batulayar tersebar di Desa Lembah Sari dan Desa Sandik. Anggaran per unit rumah kumuh jelasnya bervariasi tergantung dari jenis kerusakan. Kriteria rumah dengan kondisi kerusakan ringan diberikan Rp 7,5 juta, sedang Rp 10 juta dan kerusakan berat diberi dana Rp 15 juta.

Terkait penyaluran bantuan rumah kumuh ini yang rawan dipermainkan, menurutnya saat ini dilibatkan PPK dan Pokja untuk mengawal pelaksanaan di bawah. Khusus penanganan rumah kumuh yang bersumber dari APBD kabupaten dilaksanakan oleh Pokja. Pokja ini memiliki memiliki tenaga pendamping di masing-masing wilayah yang bertugas mengawal semua kegiatan. Dalam pelaksanaan pprogram ini jelasnya, pihaknya berpegang pada aturan Kementerian PU dan PR. Sedangkan pelaksanaan rumah kumuh APBD provinsi dilaksanakan oleh pihak ketiga, sementara bantuan dari APBN dikerjakan oleh PPK-nya.

Sementara itu pelaksanaan pembangunan rumah kumuh di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung berjalan lancar. Meski sempat ada protes warga, namun pihak desa mengklaim pelaksanaan sudah mencapai 50 persen. Di desa ini menerima 25 unit RTLH dari APBD kabupaten dengan dana per unit Rp 7,5 juta. Perbaikan rumah kumuh ini, jelasnya, sebatas rehab dengan volume bangunan 3 kali 4. “Jadi berjalan lancar, progresnya hampir 50 persen,” klaim Kades Dasan Tapen, Alham Faluti. (her)