21 TPS di Empat Kecamatan Masuk Kategori Sangat Rawan

Syarif Hidayat. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu, telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020. Dari total 471 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 21 diantaranya masuk kategori sangat rawan. Titiknya tersebar di Kecamatan Pekat, Huu, Woja dan Dompu.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH., S. IK kepada Suara NTB, Jumat, 4 Desember 2020 menyampaikan, status sangat rawan pada 21 TPS tersebut bukan saja berdasarkan ancaman gangguan kamtibmas. Banyak indikator lain yang menjadi bahan penilaian, seperti misalnya akses komunikasi sulit, jarak tempuhnya cukup jauh, posko tim pemenangan berdekatan dan sebagainya.

“Seperti TPS 4-6 di Kandai II, itu menjadi atensi kita. Jangan sampai ada konflik diantara pasangan calon, karena di situ terdapat posko pemenangan masing-masing calon,” ungkapnya.

Terhadap 21 TPS dengan kategori sangat rawan tersebut, pola pengamanan yang diterapkan berbeda. Untuk satu TPS berstatus rawan atau sedang, hanya dikerahkan satu orang personel. Sementara TPS dengan kategori sangat rawan ditempatkan dua personel pada satu TPS.

Disinggung jumlah personel yang akan diterjunkan pada 9 Desember mendatang, Syarif Hidayat menyebutkan, khusus di 471 TPS ada 274 personel. Sementara di tingkat PPK, KPUD dan bagian logistik penempatan anggotanya dipertebal, baik Satuan Brimob, jajaran Kodim 1614/Dompu maupun BKO dari Polda NTB. “Dalam pengamanan ini ada beberapa PPK juga menjadi atensi khusus kami, seperti Kilo, Pekat, Manggelewa, Pajo dan Woja. Nanti tiap PPK-nya ditempatkan empat orang personel,” jelasnya.

Berdasarkan indeks kerawanan Pemilu, Dompu termasuk urutan kelima dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status sangat rawan. Namun demikian, setelah dilakukan evaluasi lanjutan oleh Bareskrim, statusnya sudah masuk zona hijau atau sedang.

Kendati itu menjadi kabar baik, pihaknya tak ingin lengah dalam setiap kegiatan pengamanan, mulai dari proses pendistribusian surat suara, pemilihan hingga penghitungan akhir. “Dengan pengamanan maksimal apabila terjadi sesuatu kita bisa langsung bergerak. Jadi kita dalam situasi apapun sudah siap, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia,” tegasnya. (jun)