21 Desa di Lobar Rawan Pangan dan Gizi

Kadis Ketahanan Pangan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra mengecek cadangan beras pemerintah di gudang Pemda Lobar, Rabu, 30 September 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – 21 desa di Lombok Barat (Lobar) rawan pangan dan gizi. Jumlah ini diprediksi bertambah sebagai dampak kekeringan ditambah pandemi Covid-19. Namun untuk membantu daerah rawan pangan ini, Pihak pemda memberikan beberapa program.

Di samping pemda telah menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) bagi daerah terdampak bencana baik kekeringan maupun cuaca buruk. Akan tetapi sampai saat ini stok beras menipis. Dari 10 ton sisa stok beras,  tersisa hanya 4 ton.

Iklan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra mengatakan kondisi daerah rawan pangan dan gizi di Lobar mencapai 21 desa. “Desa rentan dan rawan pangan serta gizi, itu ada sekitar 21 desa,” sebut mantan Kadis Kesehatan ini, Rabu, 30 September 2020. Dijelaskan, 21 desa rawan pangan ini tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi daerah rawan pangan ini tergatung dari OPD lain. Misalnya dari pertanian melaporkan daerah gagal panen, bisa diestimasikan berapa daerah yang rawan pangan. Karena yang menentukan daerah rawan pangan bukan hanya Dinas Ketahanan Pangan.

Sejauh ini lanjut dia belum ada laporan penambahan desa rawan pangan. Namun kalau melihat kondisi saat ini, bisa saja penambahan dan akan dilaporkan ke Bupati.  Dalam penanganan desa rawan pangan, pihaknya sudah memberikan berbagai program. Seperti bantuan kelompok pemanfaatan pekarangan lestari. Mereka dilatih dan diberikan bibit tanaman dan unggas.

Termasuk dalam penanganan daerah rawan pangan akibat kekeringan, desa dan dusun tinggal bersurat ke Bupati dan ditembuskan ke Dinas Ketahanan Pangan. Ketika ada disposisi Bupati, langsung diverifikasi dan dibantu. Sejauh ini sudah banyak bantuan yang didroping.

Untuk kondisi cadangan beras, sejauh ini tersisa 4 ton. Karena dari 10 ton sisa cadangan sudah tersalurkan 6 ton, “Sisanya sekitar 4 ton,” ujar dia. Mengingat kondisi stok yang menipis, pihaknya pun berupaya membantu daerah dengan skala prioritas dengan stok yang ada.

Namun sudah ada tambahan dari DID sebanyak 38 ton. Proses pengadaan beras ini sudah berlangsung melalui lelang di ULP. Setelah proses lelang sudah ada pemenang, maka langsung bisa dilakukan pengadaan. “Target pengadaan beras itu langsung, akhir September atau awal Oktober ada pememang, langsung bisa kerja,” imbuh dia. (her)