21.467,675 Hektare Lahan Terindikasi Ditelantarkan Investor

Suasana pertemuan Komisi II DPR RI dengan Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB, Pemprov NTB dan pihak terkait lainnya di Mataram, Kamis, 13 Februari 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPR RI menyayangkan sekitar 21.467,675 hektare lahan investasi di NTB ditelantarkan investor. NTB sangat dirugikan dengan banyaknya lahan yang diduga ditelantarkan oleh para pemegang izin tersebut.

‘’Nanti kita akan cari, kita bicarakan dengan Kementerian ATR/BPN terkait hal ini. Karena sayang sekali, banyak sekali, ratusan ribu hektare tanah terlantar di NTB,’’ sebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Qoumas usai kunjungan kerja di Kanwil BPN NTB, Kamis, 13 Februari 2020.

Iklan

Sangat disayangkan ratusan ribu hektare lahan investasi tak dimanfaatkan oleh para pemegang izin. Ia mengatakan, lahan tersebut apabila dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka akan jauh sangat berarti daripada dibiarkan begitu saja.

Hasil kunjungan ke NTB ini, kata Cholil menjadi masukan berharga anggota Komisi II DPR RI. Dan akan disampaikan dalam rapat pengawasan bersama kementerian terkait di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Martono mengatakan lahan-lahan yang terindikasi ditelantarkan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di NTB perlu dilakukan pengecekan lapangan. Nantinya BPN akan mengecek siapa yang memegang izin.

Apabila lahan investasi tak dimanfaatkan sesuai peruntukannya lebih dari tiga tahun maka dikatakan terindikasi terlantar. Setelah itu, pemilik izin akan dihubungi dan diberikan peringatan sampai tiga kali. Jika peringatan tak direspons maka akan diusulkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk penetapan sebagai lahan terlantar dan akan dicabut izinnya.

‘’Tapi kewenangan ada di Pak Menteri. Minimal itu tiga tahun ditelantarkan setelah diberikan sertifikat. Berapapun luasnya yang dikuasai oleh badan hukum tersebut. Yang penting dia tak mengusahakan sesuai peruntukannya,’’ katanya.

Slameto mengatakan, lahan investasi yang ditelantarkan atau tak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan merugikan daerah. Karena akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian masyarakat yang berada di sekitar lahan yang ditelantarkan tak akan bisa bekerja di sana. Karena investor tak kunjung membangun.

Catatan Suara NTB, berdasarkan data Biro Pemerintahan Setda NTB 2019 lalu, seluas 21.467,675 hektare lahan terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Tanah telantar pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 1.607,337 hektare, tanah telantar pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seluas 16.602,746 hektare, tanah telantar pemegang hak pakai seluas 155,131 hektare dan tanah telantar pemegang izin lokasi seluas 3.102,421 hektare. (nas)