Pembahasan APBD, KPK Ingatkan Jangan Ada Uang Ketok Palu

0

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran DPRD Kota Mataram, jangan ada uang ketok palu dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kasatgas Korsup Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria mengatakan, kasus uang ketok palu pembahasan dan penetapan anggaram pendapatan dan belanja daerah (APBD) pernah terjadi di Jambi dan Malang. Pejabat beserta anggota dewan ditangkap dan mendekam di jeruji besi. Permasalahan ini diminta tidak terjadi di Kota Mataram. Antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kota Mataram, tidak main-main dengan pembahasan anggaran tersebut. “Sudah banyak kasus di Sulawesi, Jambi, dan Malang. Jadi jangan main-main, pasti akan ketahuan,” tegas Dian dikonfirmasi pada Selasa, 11 Juni 2024.

Komisi Antirasuah belum membahas secara khusus bersama TPAD dan Banggar DPRD terkait permasalahan tersebut. Hal ini terkendala kondisi pilkada dan pergantian anggota dewan, tetapi biasanya ada rapat kecil antara eksekutif dan legislatif untuk pembahasan anggaran tersebut.

Selain mengingatkan jangan main-main dengan uang ketok palu. Dian juga menekankan dewan jangan coba-coba ada pokok-pokok pikiran (pokir) fiktif atau siluman.

KPK lanjutnya, mendapatkan laporan dan memiliki data untuk diklarifikasi. “Data dan laporan kita terima banyak soal itu (pokir fiktif red),” sebutnya.

Pihaknya perlahan menyampaikan ke Pemkot Mataram maupun anggota dewan. Jika tidak digubris maka akan diviralkan. Kasus viral tidak ditindaklanjuti atau masih ada kejadian berulang akan ditindak. “Kalau sudah diviralkan tetapi masih saja ditemukan kasus yang sama. Nanti akan bergeser kamar (penindakan,red),” tegasnya.

Pihaknya mengapresiasi pencegahan korupsi di Kota Mataram terbaik di tingkat Provinsi NTB, sehingga sudah naik kelas. Ibukota Provinsi NTB, juga kooperatif memberikan data. Oleh karena itu, penanganan atau pendekatannya akan berbeda dan lebih maksimal. “Kita akan habis-habisan mengawal Kota Mataram,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri memastikan tidak ada istilah uang ketok palu dalam pembahasan dan penetapan APBD Kota Mataram. Komitmen ini telah berlangsung sejak kepemimpinan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (alm). “Tidak ada istilah uang ketok palu. Itu sudah jadi komitmen walikota sebelumnya,” jawabnya. (cem)