Tekan Inflasi, Mendagri Ingatkan Jaga Keseimbangan Harga

0

Mataram (Suara NTB) – Tingkat Inflasi Indonesia berada di angka 2,84% pada bulan Mei 2024. Angka tersebut dinilai cukup baik jika dibandingkan Turki dan Argentina, meski demikian, untuk menjaga bahkan menekan angka inflasi ini, Kemendagri Tito Karnavian menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan harga.

Tingkat Inflasi Indonesia berada di angka 2,84%, peringkat 73 dari 186 negara di dunia, peringkat 14 dari 24 negara G20, dan peringkat enam dari 11 negara di ASEAN. Inflasi terendah di ASEAN dipegang oleh Brunei dengan total -0,2%, menyikapi hal tersebut, Kemendagri mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah menargetkan angka tersebut.

“Kita negara produsen, selain konsumen juga negara produsen yang harus mendapat angka yang bisa menyeimbangkan antara menyenangkan konsumen, juga menyenangkan para produsen, petani, dan lain-lain. Kalau terjadi defalasi yang terlalu rendah, kasian pedagang, pengusaha, pabrik, dan petani,” katanya pada Rakor Inflasi di kantor pusat Kemendagri, Jakarta yang diikuti oleh seluruh Pemda melalui Zoom, Senin, 10 Juni 2024.

Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara month to month lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Di bulan Mei 2024, tingkat Inflasi NTB berada di angka 2,77%, peringkat ke-25 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun menurut Biro Ekonomi, H. Wirajaya catatan dari Bapanas untuk NTB adalah untuk lebih giat melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Memang penekanan kalau dari Bapanas, meminta mempercepat realisasi anggaran dekonsentrasi untuk Gerakan Pangan Murah, karena targetnya sampai bulan Juni ditargetkan sampa 60%, kita masih dibawah itu,” katanya.

Adapun NTB mengalami tingkat deflasi kedua terdalam dari 14 provinsi yang mengalami deflasi, yakni sebanyak -0,41%, dengan Sumbawa sebagai daerah yang mengalami deflasi terdalam di NTB, bahkan terdalam secara nasional dengan -1,13%.

“Angka inflasi NTB merupakan gabungan tiga dari daerah High Level yaitu kota Mataram, kota Bima, dan kabupaten Sumbawa. Jadi kabupaten Sumbawa memberikan kontribusi yang bagus sehingga angka kita dibawah nasional,” lanjutnya.

Menurut Wirajaya, rendahnya nilai Inflasi NTB karena strategi pengendalian Inflasi 4k dilaksanakan dengan baik oleh tiga kabupaten/kota High Level. “Kita secara tidak langsung sukses kira laksanakan strategi 4K, menjamin ketersediaan stok pangan, menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif,” paparnya.

Meski demikian, kabupaten Lombok Timur, NTB masuk kedalam daftar 10 kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) setinggi 1,38% dengan komoditas penyumbang IPH adalah Bawang Merah (0,694%), Daging Ayam Ras (0,6237%), dan Bawang Putih (0,1244%).

Pada Rakor Inflasi kali ini, Mendagri juga menyoroti tingginya kasus penyebaran penyakit TBC di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Adapun Indonesia memiliki target eliminasi TBC tahun 2023, sehingga, pada rapat kali ini, dibahas pula terkait penanggulangan Tuborkulosis (TBC). Menurut Data Global TB Report 2023 yang disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy bahwa Indonesia menduduki posisi kedua negara dengan jumlah penyebaran TBC tertinggi di dunia.

“Kita berada kedua tertinggi di dunia, setelah India, sebelumnya kita berada di posisi ketiga ketika China berada di posisi pertama,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa estimasi kasus TBC di Indonesia sebanyak 1.060.000 kasus dengan jumlah kematian 49 jiwa per 100.000 penduduk. Adapun menurut lembaga Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV) bahwa kasus kematian akibat TBC per hari di Indonesia mencapai 300 orang, sehingga angka ini lebih tinggi dari Covid-19.

Dalam upaya eliminasi kasus penyebaran TBC, berdasarkan PP No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TB bahwa angka penularan 65 kasus per 100.000 penduduk, dan angka kematian enam orang per 100.000 penduduk, sehingga enam tahun menuju 2030, Menko PKM akan melakukan pengawasan dari hari ke hari untuk menekan penularan TB di Indonesia. (era)