Pemprov NTB Kembali Raih Opini BPK Ke 13 Kali

0

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB Tahun 2023 di DPRD NTB, Senin, 10 Juni 2024. Keberhasilan meraih WTP tahun 2023 ini merupakan raihan opini WTP 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Opini WTP ini diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., dan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyerahan LHP BPK RI. Hadir juga pada penyerahan opini WTP ini Pj Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Dalam sambutannya, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, mengungkapkan, pemberian opini WTP ini berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov NTB. Bahkan, ujarnya, Pemprov NTB telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-13 kalinya sejak tahun 2011 -2023.

Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal. Pertama, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Untuk itu, BPK menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara.

Sementara Pj Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, semula mengaku gelisah dengan angka 13, karena identik dengan ‘’ketidakmujuran’’. Namun, setelah mendengar penyampaian BPK atas raihan opini WTP, dirinya merasa lega.

‘’Tadi angka 13, ada perasaan was-was, harap-harap cemas. Mudah-mudahan angka 13 tidak mendatangan kesialan. Tapi alhamdulillah, kita disebutkan mendapatkan opini WTP ke 13 kali. Justru ini angka keberkahan,’’ ujarnya dengan perasaan lepas.

Namun, pada raihan opini WTP ini ada beberapa catatan-catatan penting yang telah disampaikan akan menjadi atensi dari Pemprov NTB. Selain itu, ungkapnya, pihaknya akan berusaha menyelesaikan temuan BPK ini sesegera mungkin dituntaskan sesuai dengan ketentuan 60 hari sudah tertangani dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada BPK RI atas opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov NTB selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2023 atas fasilitasi, pembinaan, masukan dan penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam opini yang telah diberikan.

Opini ini, ujarnya, akan menambah motivasi jajaran dan kepercayaan diri Pemprov NTB untuk senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah menjadi semakin baik di masa yang akan datang.

Diakuinya pengelolaan keuangan merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat kepada pemerintah dan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diharapkan bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat NTB.

Untuk itu, Pj Gubernur mengharapkan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB untuk memperkuat kembali komitmen ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen yang tinggi sejalan dengan visi misi membangun NTB Emas 2045 melalui akselerasi transformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani.

Terhadap catatan-catatan BPK, Pj Gubernur mengaku akan melakukan konsolidasi internal Bersama OPD dan pihak terkait di dalamnya. ‘’Proses pengembalian dan sebagainya akan terus dikawal. Apalagi Sekda ini Inspektur. Jadi sebelum 60 hari saya minta progres penuntasan tersebut,’’ ujarnya.

Begitu juga dengan temuan-temuan, baik di sektor pendidikan, pertambangan  dan lainnya akan berusaha diselesaikan sesuai ketentuan. Menurutnya, adanya persoalan yang terjadi bagian dari proses menuju yang lebih baik, sehingga adanya kekurangan  akan disempurnakan. Apalagi setelah diberikan opini WTP oleh BPK menginspirasi atau memotivasi pihaknya menjadi lebih baik lagi. (ham/ndi)