Pemerintah KLU akan Bersurat Ke Polda dan Kejati Terkait Krisis Air di Gili Meno

0

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan bersurat ke Polda NTB dan Kejati dalam upaya mengatasi krisis air yang ada di Gili Meno. Hal ini dilakukan karena pihak yang bersangkutan yaitu direktur PT Berkat Air Laut dan direktur PT Gerbang NTB Emas sedang ditahan aparat hukum.

“Pemerintah KLU akan bersurat kepada aparat penegak hukum supaya ada semacam negosiasi dengan para pihak yang ditahan,” ungkap Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si. pada Jumat, 7 Juni 2024.

Hal tersebut dikatakan pula oleh Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi. Bahwasanya Bupati KLU akan segera mengirimkan surat ke aparat penegak hukum. Pemda KLU juga meminta aliran air ke Gili Meno bisa langsung mengalir hari ini, mengingat bahwa sudah hampir empat minggu masyarakat Gili Meno tidak merasakan aliran air bersih.

“Kita sudah melakukan rapat, intinya pemda KLU menginginkan, bila perlu hari ini masyarakat Meno teraliri air bersih atau air bersih di distribusikan ke masyarakat,” katanya.

Adapun pada rapat terkait permasalahan kali ini tidak diikuti oleh pihak PT BAL sebagai penyedia air bersih, sehingga terjadi kendala yang mana pemutusan pendistribusian air bersih ke Gili Meno tidak bisa ditentukan kapan akan dilakukan.

Oleh karena tidak hadirnya pihak dari PT BAL ini mengakibatkan Pemda KLU harus bersurat kepada penegak hukum yakni Polda NTB dan Kejati untuk meminta kegiatan operasional PT BAL, PT GNE, dan PDAM segera dilaksanakan. “Kami bergerak maraton besok pagi bahwa surat itu sudah ditanda tangani oleh pak Bupati kemudian kami akan serahkan ke Polda dan Kejati, nantinya pemprov akan memfasilitasi ini di Porkopimda NTB,” lanjutnya.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan air warga Gili Meno sementara waktu, Pemda KLU bekerjasama dengan PDAM dalam rangka menyiapkan stok air bersih. Namun tetap warga harus mengambil air secara manual, tidak bisa dialiri secara otomatis.

Menurut Anding, PDAM sebenarnya bukanlah sebuah solusi karena PDAM ini berada di Gili Air dan warga perlu mengambil secara manual, tetapi hanya inilah tindakan jangka pendek yang bisa dilakukan oleh Pemda KLU.

“Memang tidak efektif dalam rangka memberikan pelayanan, tetapi inilah jangka pendek yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Pun air PDAM ini juga tidak bisa didapatkan secara gratis, artinya masyarakat harus membayar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pada permohonan ke Polda dan Kejati nanti, pihaknya akan memohon dari sisi kemanusiaan. “Sisi kemanusiaan yang paling utama, kalau dari sisi lainnya saya kira nanti kita pikirkan, kami berpikir bahwa tidak ada ruang dan waktu untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (era)