Menyimpang dari Budaya Sasak, MAS Minta Pelaku Pornoaksi Langsung Ditindak

0

Mataram (Suara NTB) – Beberapa waktu lalu, media sosial (medsos) dihebohkan dengan aksi tarian erotis (pornoaksi) penari kecimol saat ada acara nyongkolan (mengiringi pengantin). Ironisnya, pornoaksi ini dilakukan di depan umum dan anak-anak di bawah umur. Hal ini mendapat perhatian banyak pihak. Bahkan, hal ini menjadi salah satu bahasan Majelis Adat Sasak (MAS) di Sangkep Karye (Musyawarah Karya) yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, dari tanggal 23 Mei-24 Mei 2024.

Pada Sangkep Karye ini hadir sesepuh adat dan masyarakat Lombok Drs. H. Lalu Azhar, Drs. H. Lalu Serinata, H. Lalu Wiratmadja, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Pihak panitia juga mengundang pimpinan partai politik (parpol), tokoh masyarakat Sasak yang akan maju pada Pilkada. Namun, dari semua yang diundang, hanya H. Lalu Gita Ariadi, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Dr. H. M. Sukiman Azmy yang hadir. Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., H. M. Suhaili FT, Mohan Roliskana, H. L. Pathul Bahri, tidak hadir, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkannya.

Ketua Majelis Adat Sasak (MAS) Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, S.H., M.H., mengaku khawatir dengan pornoaksi yang dipertontonkan oleh penari atau pendukung kesenian Kecimol saat tampil di Masyarakat. Menurutnya, pornoaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini telah menyimpang dari nilai-nilai budaya masyarakat Suku Sasak di Lombok.

Untuk itu, ujarnya, MAS meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak perlu harus meminta pertimbangan dari tokoh adat dan masyarakat, karena tidak sesuai dengan adat dan budaya di daerah ini.

Namun, pihaknya mengakui, pihaknya tidak bisa menghentikan pementasan kesenian kecimol di tengah masyarakat, karena merupakan kreasi masyarakat. Sementara yang harus ditertibkan adalah tarian erotis atau pornoaksi yang dipertontonkan di depan masyarakat banyak.

Meski demikian, ungkapnya, semuanya tidak bisa diserahkan langsung ke pemerintah di tingkat lebih tinggi. Dalam hal ini, pemerintah desa punya otoritas melakukan langkah-langkah konkret menertibkan tarian yang menyimpang dari budaya baik. Menurutnya, pemerintah desa harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat agar tidak keluar dari norma-norma yang berlaku.

Diakuinya, pornoaksi pada kesenian kecimol menjadi salah satu yang disoroti oleh para sesepuh MAS pada kegiatan Sangkep Karye. Bahkan, MAS  telah berkoordinasi dengan DPRD NTB, khususnya Komisi V DPRD NTB membahas berbagai persoalan, salah satunya masalah pornoaksi kesenian kecimol, kasus pernikahan dini dan juga masalah stunting.

Sementara di satu sisi, tambahnya, DPRD NTB telah membuat regulasi yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Jalan serta Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, regulasi yang dibuat DPRD NTB bersama pemerintah daerah itu tidak bisa diterapkan sesuai harapan. Untuk itu, ujar mantan Staf Ahli Gubernur NTB ini, ketika perda diundangkan, langsung berlaku dan tugas gubernur dan bupati/wali kota membuat aturan turunannya sebagai petunjuk teknis.

Hal senada disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.  Pihaknya juga khawatir terhadap meningkatnya banyaknya pornoaksi saat pementasan kesenian kecimol. Menurutnya, penampilan yang memiliki unsur pornoaksi dan menjadi viral bukan budaya masyarakat di daerah ini. Pj Gubernur juga berharap agar aparat penegak hukum dapat bertindak jika ada tindakan pornoaksi di tengah masyarakat dan dipertontonkan di depan umum.

Adanya fakta ini juga, ungkapnya, pihaknya sudah menginstruksikan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menindaklanjuti persoalan ini dengan membuat regulasi dan bekerja sama dengan MAS. Termasuk segera  menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bagian dari implementasi Perda yang telah disahkan dengan tujuan menjaga kelestarian budaya daerah. (ham)