Gelar Sangkep Karya, Upaya Mempertegas Peran dan Eksistensi MAS

0

Mataram (Suara NTB) – Majelis Adat Sasak (MAS) menggelar Sangkep Karye 2024 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Kamis, 23 Mei 2024. Hadir pada Sangkep Karye ini, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., sesepuh masyarakat Sasak Drs. H. Lalu Azhar, Drs. H. Lalu Serinata, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan sesepuh masyarakat NTB. Hadir juga dari tokoh agama Hindu, Buddha dan Konghucu yang ada di daerah ini.

Pada Sangkep Karye ini, selain membahas persoalan adat, budaya, pendidikan juga memberikan kesempatan pada tokoh -tokoh di daerah ini, khususnya dari kalangan suku Sasak yang berniat maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah menyampaikan pokok-pokok pikiran, jika maju sebagai kepala daerah. Begitu juga pada pimpinan partai politik (parpol) yang ada di daerah ini menyampaikan pokok-pokok pikirannya.

Namun, figur-figur yang banyak disebut akan maju pada pemilihan kepala daerah mendatang yang hadir Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang juga Penjabat (Pj) Gubernur, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Drs. H. M. Sukiman Azmi yang hadir.

Belakangan, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal juga datang memenuhi undangan MAS. Semua pimpinan parpol yang diundang hanya H. Muazzim Akbar, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTB yang hadir dan perwakilan dari Partai Nasdem, Suharto.

Ketua MAS Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, menyampaikan, jika banyak hal yang menjadi pembahasan pada Sangkep Karye 2024 ini. Sangkep Karye yang akan berlangsung 23 Mei dan 24 Mei ini membahas terkait banyaknya kasus pernikahan dini, dekadensi moral, stunting, termasuk kesiapan menghadapi pembangunan di masa mendatang.

Diakuinya, pada Sangkep Karye ini juga pihaknya menyoroti masalah dekadensi moral, khususnya adanya pornoaksi pada grup kesenian tertentu. Dalam hal ini, pihaknya meminta pada aparat keamanan jika menemukan adanya pornoaksi saat acara nyongkolan atau hiburan bisa langsung ditindak.

Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu lagi harus meminta masukan pada tokoh masyarakat adat, apakah harus dilakukan penindakan atau tidak. “Jika ada yang melakukan pornoaksi, silakan langsung ditindak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi. Pihaknya sependapat dengan MAS terkait adanya penindakan pornoaksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting dilakukan dalam menjaga budaya masyarakat Sasak tidak terkontaminasi oleh tindakan yang bisa merusak budaya atau pun tradisi yang ada.

Selain itu, ujarnya, MAS tidak hanya terpanggil dan bergerak hanya pada seni budaya , tapi bersama sama bergerak pada dimensi dan sektor lainnya. “Kita masih dihadapkan pada permasalahan mendasar, seperti stunting, pernikahan dini. Ini menjadi tugas bersama untuk dituntaskan. Seperti disampaikan Menteri PPPA, jika di daerah lain ada penurunan, di NTB justru ada peningkatan,” terangnya.

Pada Sangkep Karye ini juga diberikan kesempatan pada tokoh-tokoh masyarakat Sasak yang berniat maju pada pilkada untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan dalam membangun daerah ini. (ham)