Jaksa Gandeng BPKP Audit Kerugian Negara Kasus Rehabilitasi Gedung SMA

0

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penanganan lanjutan dugaan korupsi rehabilitasi gedung di dua Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tahun 2021.

“Rencananya kita akan gandeng BPKP untuk proses audit kasus itu setelah status penanganannya kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat, Lalu Irwan Suyadi, kepada Suara NTB, Selasa, 21 Mei 2024.

Penyidikan terhadap kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/N.2.16/Fd.2/05/ 2024 tanggal 20 Mei. Kasus tersebut pun berpotensi merugikan negara sebesar Rp4,4 miliar setelah penyidik menyatakan proyek tersebut total los.

“Potensi Rp4,4 miliar karena hasil penelitian kita yakini total los, namun untuk angka pastinya kita tetap menunggu hasil audit dari BPKP,” ucapnya.

Dia pun meyakinkan, kordinasi awal dengan BPKP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dimana akan dilakukan ekspose awal terlebih dahulu sebelum dilakukan permintaan audit kerugian keuangan negara.

“Kita ekspose awal dulu bersama BPKP untuk menyamakan persepsi sebelum kita lakukan permintaan audit kerugian keuangan negara,” sebutnya.

Di proses penyelidikan terhadap kasus itu, pihaknya telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi. Mereka terdiri dari sejumlah pejabat di Dinas Dikbud NTB dan pihak sekolah selaku penerima anggaran. “8 orang saksi yang sudah kita periksa dalam perkara ini masih akan terus bertambah untuk memperkuat alat bukti,” ucapnya.

Dia pun memastikan, di KSB ada dua sekolah yang masuk dalam program rehabilitasi gedung tersebut. Dua sekolah itu yakni salah satu SMAN 1 di Kecamatan Seteluk sebanyak dua gedung dan di Kecamatan Taliwang yakni SMAN 2 Taliwang sebanyak 5 gedung.

“Dugaan sementara terkait dengan kekurangan volume pekerjaan, tetapi kami masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan pemeriksaan para saksi,” tukasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB dari LPSE Pemerintah Provinsi NTB, diketahui proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 senilai Rp4,4 miliar. Proyek itu dibagi dalam tujuh item pekerjaan yang meliputi rehabilitasi dan pembangunan gedung di kedua sekolah itu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman LPSE itu proyek itu dikerjakan oleh CV Cipta Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp3,7 miliar. Sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di proyek tersebut mencapai Rp3,9 miliar. (ils)