Audit Kerugian Negara Kasus Beras Bansos, Polres Loteng Gandeng BPK RI

0

Praya (Suara NTB) – Penanganan kasus dugaan penyelewengan penyaluran beras bantuan sosial (bansos) Desa  Barabali dan Desa Pandan Indah sampai saat ini terus dilakukan Polres Lombok Tengah (Loteng). Selain mengagendakan pemanggilan pihak terkait, penyidik Polres Loteng juga tengah menyelesaikan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) kedua kasus tersebut. Dalam hal ini Polres Loteng memutuskan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

“Alasannya, karena program ini merupakan program pusat. Jadi yang paling mengena kita minta bantuan untuk melakukan PKN yakni BPK,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng Iptu Luk Luk il Maqnun, kepada Suara NTB, Senin, 20 Mei 2024.

Ditemui di ruang kerjanya, Kasat Reskrim menjelaskan PKN dilakukan untuk mengetahui secara pasti berapa nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kedua kasus tersebut. Hasil PKN nantinya juga sebagai bahan pendukung dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan beras bansos tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi dengan BPK. Bahan pendukung juga sudah dikirim. Tinggal sekarang kita menunggu hasil perhitungan dari BPK,” tegasnya.

Kapan PKN selesai dilakukan? Lukluk mengaku pihaknya belum bisa memastikan. Semua tergantung dari BPK. Penyidik dalam hal ini menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk keperluan PKN tersebut. “Berapa gambaran awal kerugian negaranya juga belum kita jelas. Jadi kita tunggu saja hasil dari BPK,” tandasnya.

Untuk saksi yang diperiksa, Lukluk mengaku sudah cukup banyak. Tapi masih ada kemungkinan bertambah. Baik itu saksi untuk kasus Desa Barabali maupun Desa Pandan Indah. Misal untuk Desa Pandan Indah dari 23 saksi, ada tambahan 5 saksi lagi yang direncanakan untuk dipanggil.

Sedangkan yang Desa Barabali dari 36 saksi ada tambahan dua saksi lagi. Bahkan ada rencana pihak kementerian terkait juga akan dimintai keterangan nanti.

Tapi itu nanti akan dilakukan kalau semua saksi yang di daerah sudah semua dimintai keteranganya. “Kita fokus selesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang di sini dulu. Baru setelah itu kita akan periksa saksi kementerian, jika memang dibutuhkan,” jelasnya. (kir)