Dirjen Imigrasi: Peresmian ULP Sebatik Momentum Penting Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan

0

Nunukan (suarantb.com) – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP)
di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada Rabu (15/5/24) yang menjadi momentum penting
pemberdayaan masyarakat perbatasan. Dalam lawatannya, Silmy juga bertemu Gubernur
Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan membahas terkait pelayanan untuk masyarakat di
perbatasan.

Unit Layanan Paspor Sebatik menjadi bentuk hadirnya negara di wilayah perbatasan. Selain
memudahkan akses masyarakat memperoleh dokumen perjalanan, hadirnya ULP menjadi
stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan. Kini, sekitar 50 ribu penduduk
Sebatik tidak perlu lagi menyeberang laut untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Nunukan.

“Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik. Tetapi kita juga merayakan
upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Silmy Karim dalam kesempatan
tersebut.

Pembukaan ULP Sebatik juga menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dan HAM RI
melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebatik.
“Sebagai fasilitator pembangunan bangsa, fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada
kontrol pergerakan orang, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat,” tambah Silmy.

Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa kepemilikan dokumen perjalanan berimplikasi terhadap
meningkatnya mobilitas, terutama lintas negara mengingat Sebatik merupakan wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal itu membuka peluang bagi masyarakat Sebatik untuk lebih
aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Peresmian ini juga menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat Sebatik dalam hal transaksi dan perjalanan yang legal. Hadirnya ULP Sebatik diharapkan dapat mencegah
perlintasan ilegal di perbatasan. Dengan kemudahan akses pengurusan dokumen perjalanan resmi, setiap orang diharapkan memahami pentingnya aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran di perbatasan.

“Kami berharap agar dengan adanya layanan yang memadai, masyarakat dapat lebih
memahami pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam setiap kegiatan yang
melibatkan perlintasan perbatasan,” tutup Silmy.

Selain meresmikan ULP Sebatik, Dirjen Imigrasi juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan. Silmy juga meninjau
pelayanan di Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan, didampingi oleh Direktur Kerja Sama
Keimigrasian – Anggiat Napitupulu dan Direktur Intelijen Keimigrasian – R.P. Mulya. “Kunjungan
ke perbatasan ini bentuk upaya kami memberdayakan perbatasan. Saya sudah kunjungi
seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang giliran Nunukan dan
Tarakan,” ujar Silmy

Terakhir, Silmy juga menekankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA (warga
negara asing) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal.

“Tidak hanya pelayanan, saya harapkan pengawasan dan penindakan terhadap WNA ilegal
untuk ditingkatkan, agar memberikan efek jera kepada WNA dalam melakukan
tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan di Indonesia,” tutup Silmy. (r/*)