Akhir Polemik, Mendagri Restui Pelantikan Tanggal 22 Maret di KLU

0

Tanjung (Suara NTB) – Polemik SK Mutasi Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu tanggal 22 Maret 2024 lalu, dapat dikatakan berakhir. Hal ini setelah Pemda Lombok Utara memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap pelantikan 3 orang pejabat JPTP (Eselon II) dan 100 pejabat eselon III dan IV.

Kepastian disetujuinya SK Mutasi Pemda Lombok Utara 22 Maret lalu itu diketahui setelah Kementerian Dalam Negeri bersurat kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB, ditembuskan kepada Ketua KASN, Plt. Kepala BKN dan Bupati KLU.

Dari dokumen yang diperoleh koran ini, mencatat terdapat 2 surat yang keluar dari Kemendagri menjawab surat Pj. Gubernur NTB yang mengusulkan permohonan persetujuan hasil pelantikan di KLU. Surat pertama keluar tanggal 3 Mei 2024, dengan Surat No.100.2.2.6/2089/SJ, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah KLU. Ditandatangani langsung oleh Mendagri, surat ini menjawab Surat Pj. Gubernur NTB No. 800.1.3.3/1095/BKD/2024, tanggal 16 April 2024.

Surat Kedua No. 100.2.2.6/3399/OTDA yang ditandatangani oleh Plh. Dirjen Otda, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Surat tertanggal 10 Mei 2024 tersebut menjawab Surat Pj. Gubernur NTB No. 800.1.3.3/1096/BKD/2024, tanggal 16 April 2024, perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah KLU.

Kedua surat tersebut berisi poin-poin yang kurang lebih sama. Di mana Kemendagri mengingatkan Pemda perihal esensi Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Bunyi poin selanjutnya Surat Mendagri, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, kemudian hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-869/JP.00.00/03/2024, tanggal 6 Maret 2024, perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Pemerintah KLU, maka secara prinsip Bupati KLU disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah KLU sebanyak 3 (tiga) orang – sebagaimana daftar persetujuan yang dilampirkan.

Sedangkan pada persetujuan Pelantikan dan Pengambilan sumpah 100 orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Dirjen OTDA berpedoman pada ketentuan Pasal 71 ayat 2, dilanjutkan dengan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, dan memperhatikan: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Nomor 800/186/BKPSDM/2024, tanggal 14 Maret 2024; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Bupati KLU Nomor 800/335/BKPSDM/2024, tanggal 23 April 2024, maka secara prinsip Bupati KLU disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebanyak 100 (seratus) orang, sebagaimana daftar persetujuan dilampirkan.

Namun demikian, Kemendagri mengingatkan Pemda apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati KLU terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.

Surat itu juga memerintahkan dengan segara kepada Pj. Gubernur NTB sebagai wakil Pemerintah Pusat agar menyampaikan isi surat kepada Bupati KLU dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi surat tersebut, Ketua Komisi I DPRD KLU, menegaskan keluarnya surat persetujuan Mendagri tersebut maka bisa digunakan sebagai dasar untuk pelantikan kembali pejabat KLU.

“Yang jelas, Bupati harus melantik kembali, pejabat-pejabat yang sudah dimutasi kemarin. Artinya apa yang telah dilakukan sebelumnya, belum sah,” tegas Nyakradi.

Meski dalam surat tidak terdapat perintah secara langsung untuk melantik kembali, namun arahan untuk melantik ulang terdapat dalam poin akhir surat yang berbunyi “melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri”. “Artinya Kemendagri menunggu hasil pelaksanaan berupa pelantikan ulang,” tandasnya.

Sementara, Kepala BKD PSDM KLU, Tri Dharma Sudiana, S.STP., saat dikonfirmasi mengaku bersyukur jawaban Surat Kemendagri sudah turun. Surat ini mengakhiri polemik maupun debat terhadap proses mutasi yang dilaksanakan Pemda pada 22 Maret lalu.

“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Kemendagri karena sudah memberikan rekomendasi sesuai yang kita usulkan. Intinya kita taat prosedur,” ujar Tri.

Sementara usulan untuk melantik ulang ia tanggapi secara positif, asalkan ada surat perintah dari Pj. Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Surat itu ke Gubernur, jadi kita tunggu surat dari Gubernur. Kalau mau dilantik ulang juga tidak masalah, itu demi tidak mengganggu hak kepegawaian mereka,” demikian Tri. (ari)