NTB Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri Minta Pemda Terus Berupaya Kendalikan Harga Barang dan Jasa

0

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB Kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Senin, 13 Mei 2024. Pj Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD seperti Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, Kadisnakeswan NTB  Muhamad Riadi dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Rakor dipimpin langsung oleh Mendagri HM Tito Karnavian yang diikuti oleh seluruh gubernur, bupati/walikota se-Indonesia atau perwakilannya secara daring. Sejumlah narasumber memberikan pemaparan dalam rakor tersebut, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain.

Mendagri dalam kesempatan tersebut meminta agar pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan harga barang dan jasa di daerah masing-masing. Terutama daerah-daerah yang cukup tinggi angka inflasinya di bulan April kemarin.

Provinsi NTB sendiri pada April kemarin di luar dari 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi, namun tidak masuk juga pada 10 besar provinsi dengan inflasi terendah. NTB mencatatkan angka inflasi sebesar 3,31 persen year on year (y-o-y) di bulan April 2024.

Mendagri juga terus mendorong semua daerah untuk melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di wilayah Bali Nusa Tenggara, pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2024 sebesar 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuahan di Jawa, Jawa dan Sumatera.

“Petumbuhan ekonomi dan inflasi itu menggambarkan dinamika utama atau menjadi indikator utama ekonomi Indonesia. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi kita berada di 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024 y-oy. Ini salah satu pertumbuhan tertinggi sejak Covid-19,” kata Mendagri.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik arahan dari Mendagri yang meminta semua Pemda di Indonesia konsisten melakukan pengendalian harga barang dan jasa dalam rangka mengendalikan laju inflasi.

Wirajaya mengatakan, untuk mengendalikan inflasi di bulan Mei ini, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota terus berupaya optimal menerapkan strategy 4 K. Strategi 4 K yaitu menjamin ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok pangan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mudah panic buying dan menerapkan manajemen kebutuhan secara logis.

“Kita juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan TPID Kabupaten/Kota, melaksanakan gerakan menanam tanaman bahan komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, tomat. Ini dilakukan juga dengan memasifkan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup,” ujarnya.

Pemprov NTB juga akan terus berupaya memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di tiga kabupaten/kota, memperkuat kerjasama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas serta sejumlah upaya lainnya. (ris)