Pokir DPRD Jadi Atensi KPK, Fitra NTB Dorong Transparansi Tata Kelola

0

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong agar program Pokok-pokok Pikiran atau Pokir DPRD NTB dan Kabupaten/Kota dilakukan perbaikan dalam hal pengelolaan. Ini dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Salah satu poin penting dari program Pokir ini adalah perlunya transparansi pengelolaan.

Desakan ini disampaikan Fitra NTB setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke NTB pekan kemarin dan melakukan sejumlah kegiatan di lapangan. Termasuk melihat dari dekat pelaksaan Pokir milik anggota DPRD NTB dan Kota Mataram.

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan, pembahasan perencanaan Pokir ini kerap kali diwarnai dengan fenomena tarik ulur antara eksekutif dan legislatif sebelum dilakukan penetapan APBD. Kemudian pada tataran pelaksanaan program Pokir di lapangan, persoalan lebih pada sejauh mana akuntalitas program tersebut.

“Pada tataran perencanaan sampai pada level pelaksanaan. Ini jadi konsen kita. Kita perlu menempatkan Pokir ini agar digunakan ke pemanfaatan seharusnya,” kata Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Senin, 13 Mei 2024.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi anggaran di legislatif bukan tercermin dari hadirnya Pokir ini. Namun demikian, Pokir ini lebih banyak menjadi atensi anggota dewan dalam rangka merawat konstituen di dapilnya masing-masing.

“Yang pada akhirnya merekalah yang menjadi eksekutor, baik menentukan lokasinya, anggarannya, jumlah penerimanya dan lain sebagainya,”katanya.
Ia menyarankan agar tata kelola Pokir DPRD perlu diperbaiki yaitu dengan membuka program Pokir ini ke publik. Tujuannya yaitu untuk mengurangi moral hazard dalam proses perencanaan hingga eksekusi di lapangan.

“Ini bisa dilakukan dengan publikasi Pokir. Misalnya dewan A alokasi Pokirnya dimana, berapa besar, dan lainnya. Pokir ini karena dia tertutup sehingga sering jadi bancakan. Banyak sekali temuan terkait dengan Pokir. Ini sudah jadi rahasia umum, namun belum bisa dibuktikan,” ujar Ramli.

Jika informasi program Pokir terbuka untuk publik, maka masyarakat tentu akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan memantau akuntabilitas penggunaannya. Misalnya, Pokir dengan jumlah anggaran dan lokasi tertentu akan bisa dilihat proses pelaksanaan dan kebermanfaatannya.

“Konstituen di wilayah lain juga bisa memberikan masukan misalnya di daerah tersebut belum ada Pokirnya, sehingga ini menjadi ruang untuk memberikan masukan kaitan dengan program Pokirnya kedepan,”katanya.

Sebelumnya, Korsup KPK Wilayah 5, Dian Patria menjelaskan pihaknya memberikan perhatian pada dugaan penyelewengan dana Pokir, anggota DPRD NTB dan DPRD Kota Mataram. Dugaan tersebut dilatar belakangi data jumlah pokir anggota dewan melebihi anggaran yang sudah ditentukan.

KPK juga mengingatkan kepada seluruh anggota dewan supaya jangan ada Pokir yang disiapkan tanpa perencanaan. Karena semua program termasuk yang dibiayai lewat Pokir, harus ada perencanaannya.

“Pokir itu boleh, tapi jangan dipaksain sehingga nanti adanya pokir plus karena dewan yang mengusulkan pokir plus ini dewan yang mengerjakan ujung-ujungnya mangkrak,” kata Dian pekan kemarin.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir yang dikonfirmasi terkait dengan masalah Pokir yang menjadi sorotan KPK menolak untuk memberikan komentarnya. (ris)